Fahri Hamzah: Kasus Ahok, Interpelasi Lebih Cocok Ketimbang Hak Angket

Fahri Hamzah menilai sebaiknya DPR mengajukan hak interpelasi ketimbang hak angket terkait status Gubernur DKI Ahok.

Fahri Hamzah: Kasus Ahok, Interpelasi Lebih Cocok Ketimbang Hak Angket
Kompas.com
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai sebaiknya DPR mengajukan hak interpelasi ketimbang hak angket terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok kini berstatus terdakwa kasus dugaan penodaan agama. Pemerintah akan meminta saran kepada Mahkamah Agung sebelum memutuskan status Gubernur Ahok.  

Baca: ACTA Gugat Jokowi karena Tak Berhentikan Ahok

Menurut Fahri pemerintah harus menjelaskan terlebih dahulu alasan tak memberhentikan sementara Ahok, dan malah mengaktifkannya kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kepres (Keputusan Presiden) ini menurut saya lebih baik ditanya dulu, jadi interpelasi, lebih cocok penggunaanya ketimbang hak angket. Kalau bisa Presiden (Jokowi) datang sendiri menjelaskan ke DPR," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Baca: DPR Galang Hak Angket Jika Jokowi tak Berhentikan Ahok

Fahri mengatakan, di atas kertas sudah jelas sekali ketentuan untuk memberhentikan sementara Ahok dari jabatan Gubernur DKI.

Hal itu berkaca pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan beberapa kepala daerah yang juga diberhentikan karena berstatus terdakwa.

"Presiden harus menjelaskan itu. Biasanya diwakili menteri, sebaiknya Presiden karena ini interpelasi, Presiden biarkan datang sendiri, sebab ini isu keberpihakan Presiden terhadap Basuki ini kuat sekali," ucap Fahri.

Baca: Dana Kampanye Ahok-Djarot di Pilkada DKI Rp 60,1 Miliar

Halaman
123
Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved