Mendagri Minta Fatwa Soal Ahok, Ketua MA Sebut Silakan Kaji Sendiri

Kasus permintaan fatwa ke Mahkamah Agung terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pasca-selesainya cuti kampanye

Mendagri Minta Fatwa Soal Ahok, Ketua MA Sebut Silakan Kaji Sendiri
repro/kompastv
Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali usai terpilih kembali sebagai Ketua MA periode 2017-2022 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kasus permintaan fatwa ke Mahkamah Agung terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pasca-selesainya cuti kampanye Pilkada DKI terus bergulir.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengajukan permintaan fatwa terkait hal ini ke MA.

Namun, MA memberi tanggapan negatif.

Baca: Bukan Karena Perang, Inilah Negara Paling Mengerikan di Muka Bumi

Daripada meminta fatwa terkait tafsir hukum status Ahok yang kini jadi terdakwa di kasus penodaan agama, MA malah meminta agar Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian sendiri terkait hal itu.

Ketua MA Hatta Ali mengatakan, Kementerian Dalam Negeri sebenarnya memiliki Biro Hukum yang bisa difungsikan untuk mengkaji terkait tafsir hukum terkait penonaktifan Basuki dari kursi gubernur.

Baca: Ramalan Mengejutkan Almarhum Adnan Buyung, Antasari Juga Harus Sabar

"Seyogyanya di Kementerian Dalam Negeri itu kan ada bagian hukum juga, silahkan dibahas. Sebab satu hal Mahkamah Agung dalam keluarkan fatwa kita harus selalu hati-hati," kata Hatta Ali.

Hatta Ali juga mengingatkan, fatwa MA sebenarnya memberikan dampak kepada independensi hakim.

Apalagi kasus penodaan agama yang menjadikan Basuki menjadi terdakwa hingga kini masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Halaman
123
Editor: Alza Munzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved