Nama Dicatut Dalam Surat Tanah, Warga Lapor ke Kejati

aktifis ormas Garda Nusantara mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel).

Laporan Wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sedikitnya 10 orang warga mengaku warga asal Kelurahan Selindung Lama, Kota Pangkalpinang, Rabu (22/2/2017) siang didampingi aktifis ormas Garda Nusantara mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel).

Ketua ormas Garda Nusantara provinsi Babel, Wan mengatakan kedatangan ia bersama warga Selindung Lama, Pangkalpinang siang itu tak lain bermaksud melaporkan soal dugaan kasus pembebasan lahan tanah berlokasi di kawasan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang untuk kepentingan proyek jalan Lingkar Timur provinsi Babel namun diduga kegiatan pembebasan lahan di lokasi setempat bermasalah.

"Perwakilan warga Selindung Lama memang sengaja datang ke Kejati Babel karena warga yang datang ke sini (Kejati Babel--red) merupakan pihak yang dirugikan atas kegiatan pembebasan lahan untuk kepentingan proyek pembangunan jalan Lingkar Timur tahun anggaran 2011-2012," ucap Wan didampingi pengurus Garda Nusantara lainnya Dedi & Imawan ditemui bangkapos.com, Rabu (22/2/2017) siang di Pangkalpinang.

Menurutnya informasi yang diterima pihaknya dari keterangan warga tersebut kegiatan pembebasan lahan untuk proyek jalan Lingkar Timur diduganya bermasalah lantaran data yang tidak akurat terkait kegiatan pembebasan lahan di kawasan setempat pada tahun anggaran tersebut (2011-2012).

Dijelaskanya secara rinci, bukti yang ada dipihaknya yakni berupa berkas surat sebidang tanah yang diterbitkan pihak kelurahan & kecamatan setempat dengan nomor surat : 076/SKPFAT/KEL.SD-KEC.GBK/XI/2012, tanggal 13 Nopember 2012 lalu itu justru dinilainya bermasalah.

"Dalam surat itu tertera nama saudara S untuk pembebasan jalan Lingkar Timur, sedangkan redaksi surat atau keterangan dalam surat tanah yang diterbitkan itu atas nama saudara S itu seolah-olah tanah tersebut dari hasil membeli dari saudara Sanan Kadir dan Sukardi Kadir," terangnya.

"Padahal pak Sanan dan Sukardi sama sekali tidak punya sebidang tanah di lokasi seperti tertera dalam surat yang diterbitkan itu apalagi menjualnya. Kan ini aneh?," ungkapnya.

Menurut Wan, terkait persoalan tanah di lokasi tersebut justru diketahuinya merupakan tanah milik negara yang terlantar sekian puluh tahun menjadi hutan dan semak belukar.

"Artinya pantaskah negara membayar ganti kerugian tanah untuk jalan atau kepentingan umum padahal tanah tersebut berstatus tanah negara yang belum atau tak siapa pun yang meng-HAKI sebelumnya," terangnya lagi.

Halaman
12
Penulis: ryan augusta
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved