Ombudsman Babel Sidak Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemkab Babar

yang terpenting pengguna layanan atau masyarakat yang berurusan merasa nyaman dengan layanan yang diberikan dan fasilitas yang ada

Ombudsman Babel Sidak Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemkab Babar
Ist
Kepala Ombudsman Ri Perwakilan Babel saat meninjau pelayanan terpadu satu pintu Disnakertrans Babar, Senin (27/2/2017) 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Iwan Satriawan

BANGKAPOS.COM--Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung, Senin, (27/2/2017), melakukan pemantauan langsung terhadap pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat.

Selain memantau pelayanan di Dinas tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Jumli Jamaluddin menyempatkan diri memantau pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Muntok.

Kunjungan Ombudsman RI Babel ke kedua dinas tersebut dilakukan usai menghadiri acara Pembahasan Porum Perangkat Daerah di Gedung Graha Aparatur BKPPD Kabupaten Bangka Barat yang dibuka oleh Wakil Bupati Bangka Barat, Markus.

Pada kesempatan itu, dimasing-masing Dinas, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Jumli Jamaluddin didampingi asisten, Prana Susiko, Kgs. Chris Fiter, Eka Tamia Mahakami dan Endah Septamirza, bertemu langsung dengan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, Rosdjumiati beserta stafnya, dan bertemu dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangka Barat, Sastrawan A Rani beserta stafnya.

Setelah melakukan pemantauan terkait pelayanan publik pada masing-masing kantor Dinas tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Jumli Jamaluddin memberikan masukan-masukan kepada Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, Rosdjumiati, dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangka Barat, Sastrawan A Rani, mengenai perlunya memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada pengguna layanannya agar masyarakat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi pelayanannya.

"Yaitu dengan cara melengkapi standar pelayanan publiknya serta memperbaiki dan meningkatkan fasilitas atau sarana dan prasarananya, meskipun masih keterbatasan ruangan dan anggaran," imbuh Jumli Jamaluddin.

Menurutnya, Standar pelayanan dapat dilakukan secara sederhana meskipun karena masih keterbatasan anggaran, begitu pula dengan fasilitas atau sarana dan prasarana tertata dengan rapi dan disertai dengan informasinya, yang terpenting pengguna layanan atau masyarakat yang berurusan merasa nyaman dengan layanan yang diberikan dan fasilitas yang ada.

"Informasi maupun standar layanan harus dipampangkan secara jelas sehingga mudah diketahui oleh pengguna layanan atau masyarakat yang berurusan," jelasnya.

Standar pelayanan publik wajib ada bagi setiap SKPD atau instansi penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik.

Hal tersebut sesuai amanah UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik perlu adanya standar pelayanan, termsuk perlu adanya unit pengaduan masyarakat.

"Sedangkan perlu adanya unit pengaduan atau unit pengelolaan pengaduan masyarakat, bisa memudahkan masyarakat untuk menyampaikan komplin jika ada masyarakat yang hendak menyampaikan komplin terhadap pelayanan yang diberikan," ungkap Jumli Jamaluddin.

Dengan adanya unit pengelolaan pengaduan tersebut tentunya masyarakat tidak perlu jauh-jauh menyampaikan komplin.

Namun komplin yang masuk harus segera ditindaklanjuti atau dilakukan penyelesaiannya. Sarana pengaduan masyarakat tidak hanya sebatas kotak pengaduan atau kotak saran saja, namun harus ada unit dan petugas yang mengelola pengaduan masyarakat.

"Dari pantauan Ombudsman RI Babel pada kedua dinas tersebut memang sudah ada sebagian standar layanan publiknya, dan Ombudsman RI Babel berharap standar layanan yang sudah ada agar dipertahankan, dan sedangkan yang belum ada agar dapat dilengkapi, dan unit pengelolaan pengaduan masyarakat dapat diaktifkan, serta mendorong perlunya implementasi standar pelayanan yang sudah ada," jelas Jumli.

Ia menegaskan, Ombudsman RI Babel akan kembali memantau pelayanan di dinas lainnya di Kabupaten Bangka Barat dalam rangka tentunya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Bangka Barat termasuk pemenuhan standar pelayanannya.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, Rosdjumiati, dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangka Barat, Sastrawan A Rani, menyambut baik atas kunjungan dan masukan-masukan dari Ombudsman RI Babel sangat berguna bagi mereka untuk melakukan evaluasi kedepannya terkait pelayanan publik yang ada di Dinasnya.(*))

Penulis: Iwan Satriawan
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help