IPW Minta Polri Buka ke Publik Kasus Antasari, Siapa Saja Pejabat yang Terlibat

Menurutnya ada empat hal yang patut dipertanyakan, di balik dibukanya kembali kasus Antasari.

IPW Minta Polri Buka ke Publik Kasus Antasari, Siapa Saja Pejabat yang Terlibat
Tribun Bogor
Antasari Azhar saat meninggalkan Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/2/2017). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Bintang Pradewo

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch menilai ada keganjilan dari langkah Polri mengungkap kasus SMS gelap yang menimpa mantan Ketua KPK, Antasari Azhar.

Karena itu dia meminta Polri untuk lebih membuka lebar-lebar pengungkapan kasus terbunuhnya Nazaruddin.

Menurutnya ada empat hal yang patut dipertanyakan, di balik dibukanya kembali kasus Antasari.

"Pertama, kenapa Polri saat ini mau memproses pengaduan Antasari? Padahal sebelumnya Polri cenderung cuek dengan dua pengaduan yang dilakukan Antasari, yakni kasus hilangnya baju korban pembunuhan, Nazaruddin dan kasus SMS gelap sebelum terbunuhnya Nazaruddin," kata Neta, Jumat (3/3).

Kedua, kata dia, jika memang serius mau menangani kasus Antasari, IPW berharap Polri harus segera menjelaskan, siapa saja anggota dan pejabat Polri yang sudah diperiksa.

"Apakah Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan sudah diperiksa, sebab saat Antasari ditangkap, ditahan, dan diperiksa, Iriawan adalah Dirkrimum Polda Metro Jaya yang memimpin penyidikan terhadap Ketua KPK itu," ungkapnya.

Selain itu, ucapnya, Polri juga harus menjelaskan, apa dasar hukum sehingga kasus atau laporan Antasari bisa diproses atau dibuka kembali.

Dan bukankah kasus pembunuhan Nazaruddin yang melibatkan Antasari sudah selesai secara hukum karena sudah inkrah.

"Mahkamah Agung pun sudah menolak PK yang disampaikan Antasari. Bahkan Antasari sudah mengakui kesalahannya sehingga ia mengajukan grasi dan dikabulkan Presiden Jokowi," tutur dia.

Menurutnya, Polri perlu menjelasan semua dasar hukum pembukaan kembali kasus ini.

Agar tidak muncul tudingan bahwa Polri telah diperalat atau dipolitisasi.

Mengingat selama ini Polri cenderung ogah-ogahan menuntaskan dua permasalahan yang dipersoakan Antasari.

"Keempat, Polri perlu menjelaskan, kapan pengaduan SBY terhadap Antasari mulai diproses. Sebab pengaduan Antasari dan pengaduan SBY ke Polri waktunya hampir bersamaan, tapi kenapa pengaduan Antasari sudah diproses, sementara pengaduan SBY belum ada kabar beritanya. Penjelasan ini perlu dilakukan secara transparan agar Polri tetap profesional, proporsional, dan independen," ucapnya.(bin)

Editor: Hendra
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved