Terlibat Praktek Aborsi Ilegal, Gaji Bidan SM Dihentikan Pemkab Bangka

Pemkab Bangka tidak membayar gaji Bidan SM karena dianggap tidak bekerja selama dibebastugaskan.

Terlibat Praktek Aborsi Ilegal, Gaji Bidan SM Dihentikan Pemkab Bangka
bangkapos.com/dok
Sekda Bangka H Fery Insani 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka masih menunggu keputusan ikhrah dari Pengadilan Negeri Sungailiat terkait dengan nasib Bidan SM (Sri Mardiningsih alias Ningsih), Oknum PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang tertangkap Polres Bangka melakukan praktek aborsi ilegal di rumahnya beberapa waktu lalu.

Namun Pemkab Bangka membebastugaskan Bidan SM selama menjalani proses hukum. Dengan demikian, Pemkab Bangka tidak membayar gaji Bidan SM karena dianggap tidak bekerja selama dibebastugaskan.

"Kitakan mengacu pada presumption of innocent, praduga tidak bersalah yang jelas ketika ditangkap sudah indikasi jelas. Sekarang dia dibebastugaskan dulu, gajinya tidak diberikan dan sebagainya. Kalau ada putusan tetap kita akan ambil keputusan," kata Sekda Bangka H Fery Insani ketika dikonfirmasi bangkapos.com, Senin (6/3/2017) di Kantor Bupati Bangka.

Untuk status kepegawaian Bidan SM menurutnya, off dulu sementara sebagai PNS. "Masih PNS, tapi gajinya tidak dibayar lagi, dibebastugaskan sampai putusan bersifat inkrah," tegas Mantan Sekda Pangkalpinang ini.

Namun dalam hal ini, Pemkab Bangka menganut pada praduga tidak bersalah, jika sudah ada keputusan pengadilan maka Pemkab Bangka akan mengambil keputusan sesuai dengan undang-undang kepegawaian.

"Tunggu hasil keputusan pengadilan. Sudah di off begitu tertangkap sudah dioff tidak dibayar gajinya dan dibebastugaskan supaya ia konsentrasi urusan hukumnya," jelas Fery.

Menurutnya nanti setelah ada putusan Pengadilan Negeri Sungailiat maka sebagai ketua baperjakat ia akan mengadakan sidang kepegawaian terkait Oknum Bidan PNS tersebut. Namun Fery tidak menyebutkan apakah Bidan SM terancam dipecat atau tidak.

"Kita memberikan pertimbangan kepada bupati. Belum tahu kita tunggu proses pengadilan, yang jelas secara etika tidak baiklah. Kami tidak boleh menduga-duga dan mendahului keputusan hakim," tegas Fery.

Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved