Berita Populer, PNS Kota/Kabupaten Bisa Cemburu Melihat TPP PNS Pemprov Babel

Saya mendengar, banyak PNS Kabupaten/Kota yang ingin hijrah ke provinsi karena besarnya TPP

Berita Populer, PNS Kota/Kabupaten Bisa Cemburu Melihat TPP PNS Pemprov Babel
IST
Bambang Ari Satria 

BANGKAPOS.COM –-Dalam salinan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov Babel, disebutkan Pimpinan tinggi madya mendapat 25 juta/bulan, asisten Sekda 17,5 juta, staff ahli/ eselon IIA 15 juta, eselon IIB 12,5 Juta, dan Eselon III 7 Juta.

“Bisa saja TPP ini punya niat baik. Mungkin tujuannya tentu untuk meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan tentunya meningkatkan kedisiplinan pegawai,” ujar Analis Kebijakan Publik Bangka Belitung, Bambang Ari Satria, Selasa (14/3/2017).

Namun demikian, kata Bambang, anggaran TPP yang begitu besar dipastikan akan membebani APBD Pemprov Babel 2017.

Jika tidak dievaluasi maka semakin membuat defisit anggaran. Sebaiknya APBD difokuskan terlebih dulu untuk belanja langsung seperti pembangunan infrastruktur.

“Baiknya ini dievaluasi. Harusnya TPP menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. kalau memang defisit anggaran, jangan dipaksakan,” imbuh Bambang.

Menurut Bambang, untuk menjaga stabilitas anggaran, perlu kiranya Pergub no 3 yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2017 lalu dapat dievaluasi atau ditinjau ulang.

Bagaimana mengevaluasinya? Tentu lewat APBD Perubahan 2017. Dan Gubernur terpilih sudah bisa masuk kesitu nantinya. Gubernur terpilih tidak perlu repot-repot untuk mengevaluasi.

“Apalagi, di media saya juga baca bahwa DPRD merasa kecolongan terkait besarnya anggaran TPP. DPRD akan mudah merestui melalui fungsi budgeting untuk mengevaluasi TPP,” kata Bambang.

Dia mensinyalir besarnya TPP yang diterima oleh PNS Pemprov Babel ini bisa menyebabkan ketidaktenangan PNS yang ada di Kabupaten/Kota.

Ada kecemburuan yang dirasakan oleh PNS Kabupaten/Kota sehingga dapat mengganggu kerja PNS yang ada di kabupaten/kota.

“Saya mendengar, banyak PNS Kabupaten/Kota yang ingin hijrah ke provinsi karena besarnya TPP,” tukasnya, sembari mengingatkan agar APBD Babel 2017 diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Bambang Ari Satria mengaku terkejut melihat besaran anggaran tambahan penghasilan pegawai yang diterima oleh PNS Pemprov Babel, sebagaimana dianggarkan dalam APBD 2017.

“TPP tersebut tentu membebani APBD kita. Kalau kita lihat postur APBD Babel 2017, hal ini kurang baik karena mengalami defisit anggaran sebesar Rp 310 miliar. Sementara, anggaran yang digunakan untuk membayar TPP itu sebesar 280 miliar. Untuk TPP saja sebenarnya, sudah menyumbangkan secara mayoritas defisit APBD,” ujar Bambang.

Bambang menambahkan, postur APBD 2017 lebih banyak untuk belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Belanja langsung yang dirasakan masyarakat dalam APBD 2017 sebesar Rp 1,1 Triliun. Sementara untuk belanja tidak langsung yang salah satunya belanja pegawai sebesar 1,4 Triliun.

Anggaran TPP PNS Pemprov Babel naik sebesar 30,68 persen dibandingkan tahun 2016. Untuk tahun 2016 anggaran TPP-nya sebesar 194 Miliar. Sementara anggaran TPP di Tahun 2017 sebesar 280 miliar. (*)

Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help