BangkaPos/
Home »

News

» Jakarta

KPK Dalami Dugaan Kasus Pajak yang Menyeret Nama Syahrini, Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Bahkan penyidik KPK juga‎ mendalami masalah laporan wajib pajak artis Syahrini hingga Egi Sudjana yang turut disebut dalam dakwaan Rajamohanan.

KPK Dalami Dugaan Kasus Pajak yang Menyeret Nama Syahrini, Fahri Hamzah dan Fadli Zon
kolase/Tribun Style
Syahrini, Fadli Zon dan Fahri Hamzah terseret kasus suap pajak. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Deriansyah tidak menampik penyidiknya akan mendalami fakta persidangan soal dugaan masalah laporan wajib pajak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang yang muncul dalam persidangan kasus suap penghapusan pajak dengan terdakwa Rajamohanan.

Bahkan penyidik KPK juga‎ mendalami masalah laporan wajib pajak artis Syahrini hingga Egi Sudjana yang turut disebut dalam dakwaan Rajamohanan.

"Tentu kami dalami info yang ada baik dalam penyidikan atau persidangan. Sementara ini fokus KPK masih pada dua orang, RNN (Ramapaniker Rajamohanan Nair) yang sudah disidang dan HS (Handang Soekarno) yang masih dalam proses penyidikan," ujar Febri, Selasa (21/3/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri melanjutkan ke depan tidak menutup kemungkinan pengembangan kasus bakal dilakukan setelah kasus yang menjerat Handang dan Rajamohanan selesai disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

"Tidak menutup kemungkinan kami pelajari pihak lain yang diduga jadi bagian rangkaian kasus pajak ini," kata Febri.

‎Untuk diketahui, persidangan kasus suap pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia tidak hanya menyebutkan nama-nama pengusaha dan petugas pajak yang diduga terlibat bagi-bagi uang.

Nama artis terkenal di tanah air, Syahrini juga disebut dalam persidangan terdakwa Country Director PT EK Prima Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (20/3/207).

Nama Syahrini muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Ramapaniker Rajamohanan Nair yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa KPK memperlihatkan nota dinas Nomor ND 136 TA/PJ.051/2016 yang sifatnya sangat segera.

Nota tersebut mengenai pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dibayarkan.

Nota dinas tersebut adalah milik bekas Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.

Halaman
12
Editor: Alza Munzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help