Putusan MA Penjarakan Dua Oknum PNS yang Terlibat Korupsi

Menurut Maju Purba, kedua terdakwa oknum PNS tersebut (Hendri Yulizar & Yuliza Eka Fitri) sebelumnya sempat divonis bebas

Putusan MA Penjarakan Dua Oknum PNS yang Terlibat Korupsi
Dok Tribunnews
Jeruji Besi 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dua orang oknum pegawai negeri sipil (PNS), masing-masing Hendri Yulizar ST MT dan Yuliza Eka Fitri tak menyangka jika putusan Mahkamah Agung (MA) RI baru-baru dikeluarkan dengan perkara Nomor 1469 K/Pid.sus/2016, justru menguatkan kasasi jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam putusan MA-RI tersebut yang masuk langsung ke pihak Pengadilan Negeri Pangkalpinang berbunyi; Menyatakan terdakwa satu (Hendri Yulizar) asal PNS di intansi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemprov Bangka Belitung dan terdakwa dua (Yuliza Eka Fitri) PNS asal Universitas Bangka Belitung (UBB) tidak terbukti dalam dakwaan primer dan membebaskan terdakwa.

Selain itu dalam penjelasan yang dibacakan oleh Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Maju Purba SH, Selasa (21/3/2017) menyebutkan jika isi putusan MA-RI pun Menyatakan terdakwa satu dan dua telah terbukti dan secara sah dan salah karena telah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama.

"Sanksi yakni menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu dan dua dengan hukuman penjara masing-masing selama dua tahun. Serta membayar denda sebesar Rp 50 juta apabila tidak dibayar maka dikurung penjara selama 3 bulan," terang Maju Purba ditemui di gedung Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Bahkan dalam putusan MA tersebut memerintahkan para terdakwa untuk segera ditahan.

Menurut Maju Purba, kedua terdakwa oknum PNS tersebut (Hendri Yulizar & Yuliza Eka Fitri) sebelumnya sempat divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, namun oleh pihak JPU justru mengajukan kasasi ke pihak MA-Ri.

'Sampai saat ini diterima baru satu perkara terhadap dua terdakwa (Hendri Yulizar & Yuliza Eka Fitri--red)," tegasnya.

Seperti berita yang pernah dilansir dalam harian ini sebelumnya disebutkan kedua oknum PNS itu terseret persoalan korupsi lantaran berawal dari kegiatan proyek pengadaan alat-alat laboratorium di kampus UBB, di Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Tengah.

Kegiatan proyek itu sendiri dilaksanakan pada tahun anggaran (TA) 2011 dengan anggaran mencapai angka senilai Rp 1.170.156.000 atau sebesar Rp 1 miliar lebih. Namun dalam pelaksanannya kegiatan proyek tersebut justru merugikan keuangan negara mencapai angka Rp 87.573.900 atau sebesar Rp 87 juta lebih berdasarkan hasil audit pihak BPKP (Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan) Perwakilan provinsi Bangka Belitung.

Dalam kasus ini pun sebelumnya pihak sempat pula melibatkan seorang oknum dosen UBB yakni M Tanggung (selaku ketua PPK) termasuk direktur CV Tesar, Edi Waluyo selaku pihak pelaksana (kontraktor) proyek pengadaan peralatan laboratorium UBB tersebut. Bahkan kedua tersangka itu pun sempat dijebloskan ke dalam penjara oleh pihak Kejati Babel.

Perkara kasus tipikor tersebut terkuak berawal dari pengusutan yang dilakukan oleh pihak Polda Babel (Subdit Tipikor) Ditreskrimsus Polda Babel.

Penulis: ryan augusta
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved