Merugikan Negara, Izin Perusahaan Tak Bangun Smelter Harus Dicabut

Kerugiannya jauh lebih besar apabila diekspor mentah daripada mengolah dan memurnikan secara berkesinambungan

Merugikan Negara, Izin Perusahaan Tak Bangun Smelter Harus Dicabut
tribunnews.com
Ilustrasi

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Lebih dari 15 juta ton biji nikel kadar rendah dan bauksit dalam jumlah yang sama bakal diekspor menyusul dibukanya kembali ekspor mineral mentah.

Hal ini berbanding terbalik dengan semangat pembangunan smelter di dalam negeri, yang sangat bergantung pada jaminan pasokan mineral mentah.

Kerugiannya jauh lebih besar apabila diekspor mentah daripada mengolah dan memurnikan secara berkesinambungan di dalam negeri.

Pengamat Ekonomi Pertambangan dari Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengungkapkan, argumen paket kebijakan relaksasi ekspor mineral adalah meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan perekonomian dengan membuka pintu ekspor mineral mentah sulit diterima.

Kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat pasal 103 dan 170 di UU Minerba yang kedudukannya lebih tinggi dan menetapkan tahun 2014 sebagai deadline.

Melalui ekspor mineral mentah, Indonesia cuma memperoleh pendapatan dari bea keluar dan royalti.

Sementara itu, nilai tambah dari produk turunan bahan mineral mentah dan perluasan lapangan pekerjaan dinikmati negara lain.

Belum lagi kerusakan lingkungan yang terjadi karena eksploitasi bentang alam oleh praktik tambang yang tidak ramah lingkungan.

“Indonesia perlu melihat manfaat jangka panjang dan nilai tambah yang berkesinambungan dari pengolahan dan pemurnian mineral untuk kepentingan nasional. Jika tidak memenuhi persyaratan, sebaiknya tidak usah diberi izin ekspor,” katanya, Jumat (24/3/2017).

Pengamat Hukum Pertambangan dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menambahkan, mengacu pada amanat UU Minerba, izin ekspor mineral mentah bagi perusahaan yang belum membangun smelter sebagai tindakan illegal.

Halaman
123
Editor: Hendra
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help