Pemkot Pangkalpinang Siapkan Rp 50,4 Miliar Ciptakan Tanpa Kawasan Kumuh

Kota Pangkalpinang termasuk salah satu dari 40 kota prioritas penanganan pemukiman kumuh.

Pemkot Pangkalpinang Siapkan Rp 50,4 Miliar Ciptakan Tanpa Kawasan Kumuh
Bangkapos/Zulkodri
Asisten II bidang perekonomian, pembangunan dan kesra, Fitriyansyah.

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Keseriusan pemerintah Kota Pangkalpinang untuk, menciptakan Kota Pangkalpinang tanpa kawasan kumuh di 2018, bukan main-main.

Keseriusan itu, dapat dilihat dengan rencana pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah menyiapkan pagu anggaran dengan total Rp 50.400.000.000, dalam menciptakan Pangkalpinang tanpa kawasan kumuh.

Anggaran tersebut, merupakan singkronisasi rencana penataan lingkungan pemukiman (RPLP) dan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) yang akan didanai di 2017 dan 2018 melalui Program Sasaran Sekawan Sejahtera (SSS).

Asisten II Bidang perekonomian dan pembangunan Kota Pangkalpinang, Fitriyansyah kepada bangkapos.com, Rabu (29/03/2017) mengatakan kegiatan singkronisasi sebagai bentuk dukungan terhadap program "Kotaku" yang dilaksanakan secara nasional di 271 Kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.

Kota Pangkalpinang termasuk salah satu dari 40 kota prioritas penanganan pemukiman kumuh.

" Di 2017, total anggaran dari Program "Kotaku" atau dari APBN seluruhnya Rp 11.350.000.000. Kita (Pemkot) akan menganggarkan sharing kegiatan melalui program SSS dalam perbaikan lingkungan untuk pemukiman kumuh di 14 Kelurahan sebesar Rp 25.200.000.000. Kemudian di 2018 kembali dianggarkan sharing kegiatan melalui program SSS untuk lokasi kumuh di 14 kelurahan Rp 8.400.000.000 dan dianggarkan Rp 16.800.000.000 dana sharing kegiatan melalui SSS untuk lokasi pencegahan kawasan kumuh di 28 Kelurahan," ujarnya.

Selain menganggarkan dana sharing melalui program SSS. Pemkot Pangkalpinang juga telah menyusun perda no 17 2016 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.

Serta telah membuat Advis Tata Ruang Bapedda dan Litbang Kota Pangkalpinang dengan no 591/20/BAPEDDA dan Litbang/I/2017. Surat penetapan kajian lingkungan dengan no 660/165/DLH/II/2017 dan surat pernyataan menerima hibah barang milik negara dengan no 08/SP/PERKIM/I/2017.

" Sesuai UU No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap kawasan pemukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
Artinya kita juga butuh partisipasi masyarakat yang juga dilibatkan dalam seluruh proses, mulai sejak tahap perencanaan,pelaksanaan hingga tahap evaluasi," ucapnya.

Peran SKPD disini, lanjut Fitriyansyah juga sangat penting dapat menampung aspirasi dan memberi solusi berdasarkan pertimbangan kontekstual yang dibantu fasilitator dan relawan yang tergabung dalam BKM/LKM maupun kelompok peduli lainnya.

" Jadi program SKPD Blusukan yang dibuat oleh Walikota Pangkalpinang juga termasuk soal ini. Nanti keluhan ataupun laporan dari warga bisa dibahas. Apabila ini, berjalan maksimal, bukan tidak mungkin Kota Pangkalpinang bebas kawasan Kumuh 2018 benar-benar terealisasi," ucapnya.

Penulis: zulkodri
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved