Ini Penjelasan Ketua DPRD Belitung Soal Bimtek ke Jakarta

bimtek yang dibahas mereka adalah terkait dengan optimalisas LKPJ Bupati.

Ini Penjelasan Ketua DPRD Belitung Soal Bimtek ke Jakarta
bangkapos.com/Disa Aryandi
Suasana pertemuan DPRD Kota Prabumulih, Kamis (30/3) di Gedung DPRD Kabupaten Belitung. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Taufik Rizani yang mengikuti rombongan 24 anggota DPRD ke Jakarta mengatakan, bahwa bimtek yang dibahas mereka adalah terkait dengan optimalisas LKPJ Bupati.

"Karena berdasarkan undang-undang 23, bahwa optimalisasi LKPJ ini ada perihal yang harus dipercepat dalam pembahasan anggaran. Selama ini pemerintah terlambat, dari pembuatan PPAS sampai tingkat pembahasan," jelas Taufik kepada posbelitung.com, Kamis (30/3/2017).

24 Anggota DPRD Belitung itu telah memberangkatkan diri sejak, Rabu (29/3) dan berakhir, Sabtu (1/4) mendatang. Kata Taufik, terkait tamu dari DPRD Prabumulih, sebelumnya memang ada mengirimkan surat ke DPRD Belitung.

"Tapi kami sudah terjadwal sebelumnya untuk Bimtek. Karena mereka baru mereka ngirimkan surat seminggu lalu dan kami sudah teragenda dari 21 hari sebelumnya dan itu tidak bisa perkomisi, minimal harus 22 orang," bebernya.

Sebab, lanjut Taufik, Bimtek itu harus dilakukan sehingga tidak terjadi keterlambatan didalam LKPJ. Jika terjadi keterlambatan, akan terdapat sanksi dari pemerintah pusat.

"Sanksi nya dalam hal ini, Bupati dan DPRD tidak terima gaji selama enam bulan," pungkasnya. (*)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved