Pejabat BPN Belitung Ditegur Gara-gara Terbikan SHM untuk Pulau

sesuai peraturannya atau undang-undang yang berlaku di negara indonesia bahwa pulau-pulau tidak boleh dimiliki seseorang.

Pejabat BPN Belitung Ditegur Gara-gara Terbikan SHM untuk Pulau
Bangkapos/Ryan Agusta
Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil ATR/BPN Provinsi Babel, Zulkipli 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung (Babel) dikabarkan kini telah dijual-belikan bahkan dimiliki pribadi oleh pihak-pihak tertentu sempat pula terdengar ke 'telinga' pejabat Kantor wilayah(Kanwil) Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Babel.

Bahkan menurut Kepala Kanwil ATR/BPN provinsi Babel, Ir Iwan Taruna Isa MURP melalui Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil ATR/BPN Provinsi Babel, Zulkpli dulu sebelumnya pun diakuinya pernah seorang pejabat intansinya yang bertugas di Kabupaten Belitung sempat merekomendasikan untuk penerbitkan sertifikat hak milik (SHM) untuk sebuah pulau di wilayah kabupaten setempat.

"Itu saya dengan di wilayah Belitung pernah seorang pejabat di intansi BPN kabupaten Belitung sempat ditegur oleh pimpinan kita di sini karena merekomendasikan untuk penerbitan surat tanah pulau yang cukup luas hendak dimiliki seseorang," terang mantan kepala ATR/BPN Kota Pangkalpinang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (31/3/2017).

Kembali ditegaskanya sesuai peraturannya atau undang-undang yang berlaku di negara indonesia bahwa pulau-pulau tidak boleh dimiliki seseorang.

Namun pulau-pulau yang tersebar di Babel hanya diperbolehkan sesuai aturan hanya sebatas pengelolaan saja.

"Karena pulau-pulau itu sesungguhnya milik negara apalagi ukurannya luas atau melebihi batas maksimum penguasaan tanah atau kepemilikan pribadi dan undang-undang mengatur tetap tidak boleh dimiliki," tegasnya.

Begitu pula jika ada suatu cooperate atau perusahaan tertentu menurutnya tetap tidak diperbolehkan memiliki sepenuhnya suatu pulau tertentu yang tersebar di wilayah provinsi kepulauan Babel.

"Kalau pun perusahaan itu hendak menguasai sifatnya juga cuma sebatas mengelola saja begitu pula boleh seseorang menguasai pengelolaan sebuah pulau tapi itu tidak bisa sendiri haruslah pengelolaan dengan pihak lainnya," katanya. (rap)

Penulis: ryan augusta
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved