Pemberian Uang Fee Proyek Lazim Dilakukan Usai Ketok Palu APBD

Pemberian uang fee proyek itu, menurut Nuzul, lazim dilakukan setelah ketok palu APBD.

Pemberian Uang Fee Proyek Lazim Dilakukan Usai Ketok Palu APBD
Tribun Lampung
Persidangan kasus dugaan gratifikasi terdakwa Bupati nonaktif Tanggamus Bambang Kurniawan kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (30/3/2017). 

BANGKAPOS.COM, BANDAR LAMPUNG - Persidangan kasus dugaan gratifikasi terdakwa Bupati nonaktif Tanggamus Bambang Kurniawan kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (30/3/2017).

 Pada persidangan kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan empat saksi. Yaitu Sekretaris DPRD Tanggamus Suratman, Sekretaris Daerah nonaktif Tanggamus Mukhlis Basri, anggota DPRD Nuzul Irsan dan anggota DPRD Nursyahbana.

Sampai berita ini diketik hingga pukul 21.30 WIB, sidang masih berlangsung dengan mendengarkan kesaksian Nuzul. Dua saksi lain yaitu Suratman dan Mukhlis sudah bersaksi di siang hari. Tersisa masih satu saksi yang Nursyahbana yang belum memberikan kesaksian hingga pukul 21.30 WIB.

Dari kesaksian Nuzul, terungkap adanya kebiasaan bagi-bagi uang sesudah ketok palu APBD. Nuzul menuturkan, pada pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2016, DPRD membentuk tim lobi. Adanya tim lobi ini Nuzul ketahui dari rekannya sesama di banggar Agus Munada.

Tim ini dibentuk oleh Wakil Ketua DPRD Sunu Sujatmiko. Sunu menunjuk tiga orang yaitu Buti Kuryani, Hajin Umar dan Herwansyah sebagai tim lobi. Tugas tim ini adalah untuk menanyakan pemberian jatah dua persen kepada anggota DPRD dari Bambang.

“Jatah dua persen ini adalah jatah dari proyek pengerjaan fisik di Dinas Pekerjaan Umum yang ditarik dari kontraktor. Dimana dari jatah  dua persen ini diambil dari jatah bupati sebesar 20 persen,” jelas Nuzul.

Nuzul yang ketika itu bertindak sebagai anggota badan anggaran dan Ketua Badan Kehormatan mempertanyakan maksud pembentukan tim tersebut. Sunu lalu menjelaskan ke Nuzul mengenai tugas tim lobi ini.

Pada 19 November 2015, Hajin mengatakan tim sudah bertemu Bambang. Ketika itu, tutur Nuzul, Hajin mengatakan bahwa bupati akan memberikan uang namun tidak menyebutkan besarannya.

Bagi-bagi jatah proyek usai pengesahan APBD ini menurut Nuzul sudah biasa di kalangan pemerintahan daerah. Pada pembahasan APBD 2014, Nuzul mengatakan, Bambang juga pernah memberikan uang Rp 1,5 miliar ke pimpinan dewan. Nuzul mendapat jatah Rp 35 juta.

Pemberian uang fee proyek itu, menurut Nuzul, lazim dilakukan setelah ketok palu APBD. Selain jatah fee proyek dua persen, anggota DPRD juga mendapat jatah dari setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Nuzul menuturkan, Buti pernah bilang ada uang lelah dari para kepala dinas yang tidak diketahui Nuzul besarannya. Sebagai Ketua Badan Kehormatan, Nuzul mengaku menyuruh Buti untuk mengembalikan uang tersebut.

Pemberian uang juga terjadi setelah penadatanganan kesepakatan KUA PPAS 2016. Nuzul menerangkan, mendapat telepon dari Kepala Bagian Umum Tanggamus Bayu Mahardika. Bayu mengatakan ke Nuzul ada titipan uang pembahasan KUA PPAS dari bos dalam hal ini bupati.

Nuzul mendapat jatah Rp 5 juta. Uang itu diserahkan Bayu di kantor DPRD pada 9 November 2015.

“Tidak hanya saya yang terima. Anggota DPRD yang lain juga terima. Ada yang Rp 2 juta, Rp 2,5 juta dan Rp 4 juta,” tutur Nuzul.

Nuzul baru mengembalikan uang itu setelah diminta oleh penyidik KPK pada saat penyidikan kasus Bambang bergulir.

Editor: edwardi
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved