Babel Terancam Bangkrut, Berharap Pemerintah Pusat Tambah DAU

Semoga ada perubahan terkait DAU, karena ada banyak tambahan pegawai, ada guru, kehutanan, pertambangan dan Ketenagakerjaan.

Babel Terancam Bangkrut, Berharap Pemerintah Pusat Tambah DAU
Bangkapos/Evan Saputra
Sekda Provinsi Babel, Yan Megawandi 


BANGKAPOS.COM, BANGKA
-- Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel tahun 2017 ini sedang tidak stabil. Pasalnya, antara pemasukan dan pengeluaran tak sebanding, apalagi ditambah dengan tambahan sekitar 2.127 PNS baru yang masuk ke provinsi, dan saat ini berjumlah 5.461 orang.

Sekda Provinsi Babel, Yan Megawandi mengatakan ada beberapa permasalahan sehingga menyebabkan keuangan Pemrpov terganggu. Hal yang paling utama ialah mengenai pengalihan kewenangan terutama pegawai.

Yan menjelaskan permasalahan utama ada pada penyaluran dana alokasi umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat. Pasalnya, walau pegawai bertambah, namun DAU tidak ada tambahan sesuai dengan jumlah beban.

"Kita bukan bangkrut, kita kalau tidak salah awal tahun 2017 sudah mengirim ke pemerintah pusat minta tambahan DAU, perhitungan kita untuk peralihan baru pegawai dibutuhkan tambahan, dan itu bukan cuma Babel tapi seluruh provinsi," kata Yan, Selasa (4/4).

Yan menyebutkan ada sekitar 2.172 orang pegawai yang masuk ke provinsi. Penambahan ini menurutnya tidak di barangi dengan tambahan DAU ke Provinsi Babel.

"Semoga ada perubahan terkait DAU, karena ada banyak tambahan pegawai, ada guru, kehutanan, pertambangan dan Ketenagakerjaan. Kalau Pemrpov terancam bangkrut, makanya kital lihat arus kas nya," ujarnya.

Pengeluaran untuk ribuan pegawai baru yang masuk provinsi ini kata Yan cukup besar. Pasalnya, selain gaji pemerintah harus membayar tunjangan, TPP dan operasional.

"Dari 2000 orang itu, tidak hanya gaji, tunjangan, tpp, dl-nya, biaya operaisonal, peralatan bertambaha, bukan cuma belanja itu, tapi semua belanja. Hampir seluruh daerah kecuali DKI tergantung dari DAU, sebagian besar diatas 70 persen keuangan daerah tergantung dari pemerintah pusat, kita berharap ada sesuai dari tak amnesti pajak itu sumber dana," ujarnya.

Mantan kepala Bappeda ini menyampaikan saat penyusunan APBD 2017 pihaknya di TAPD sudah menyampaikan ke pemerintah pusat mengenai kekurangan DAU untuk daerah. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

Yan menyatakan DAU sangat mempengaruhi keuangan daerah. Karena mengalami kesulitan keuangan, ia menyatakan pemprov melakukan efisiensi dan mencari peningkatan PAD.

Halaman
123
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved