Tradisi di Klaten, Kepala Dinas Harus Setor Uang ke Bupati Sebesar Ini

Total uang syukuran yang disimpan di dos sebanyak Rp 1,910 miliar. Uang tersebut didapat dari SOTK.

Tradisi di Klaten, Kepala Dinas Harus Setor Uang ke Bupati Sebesar Ini
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Bupati Klaten Sri Hartini 

Laporan Wartawan Tribun Jateng Rahdyan Trijoko Pamungkas

BANGKAPOS.COM, SEMARANG - Bupati nonaktif Klaten, Sri Hartini dihadirkan di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sebagai saksi terkait kasus jual beli jabatan di Pemda Klaten.

Sri Hartini mengatakan, reposisi mutasi jabatan di Kabupaten Klaten, masuk di dalam Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sebagaimana aturan dari Mendagri.

Aturan tersebut mengatur Kepala Daerah segera mengesahkan birokrasi baru.

"Dengan begitu saya menjalankan dan diberikan batas waktu sampai akhir Desember 2016. Kemudian munculnya surat Menteri Dalam Negeri, saya membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Saya masukkan pada SOTK ini jumlah jabatan yang kosong termasuk di lingkungan Dinas Pendidikan," ujarnya, Rabu (26/4/2017).

Saat sidang, Sri mengaku mengenal Kabid Sekolah Dasar Bambang Teguh yang sering diminta untuk mencarikan kandidat pengisi jabatan di Dinas Pendidikan.

Dirinya mengenal Bambang karena sering membantunya saat Pilkada.

"Waktu Pilkada Bambang membantu dari Dinas pendidikan saja," Katanya.

Dirinya, mengelak adanya uang syukuran saat pembahasan SOTK. Pengisian jabatan struktural diserahkan kepada masing-masing Dinas.

Untuk Dinas Pendidikan, ia pasrah kepada Bambang Teguh dan Sudirno.

Halaman
123
Editor: Hendra
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved