Setuju Usulan Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Banjir Kecaman

Wakil Ketua DPR yang juga satu di antara penandatangan usul hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fahri Hamzah, banjir kecaman.

Setuju Usulan Hak Angket KPK, Fahri Hamzah Banjir Kecaman
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua DPR yang juga Pimpinan Sidang Fadli Zon (kanan) bersama Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (tengah), dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri) saat Sidang Paripurna ke-22 DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017). Rapat paripurna DPR tersebut belum membahas surat permohonan hak angket untuk membuka rekaman pemeriksaan KPK terhadap eks anggota Komisi II Miryam S. Haryani pada kasus dugaan korupsi e-KTP. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR yang juga satu di antara penandatangan usul hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fahri Hamzah, banjir kecaman.

Selain disebut asal mengetukkan palu tanda setuju pada sidang paripurna DPR, Jumat (28/4/2017), Fahri juga dituding menabrak ketentuan mengenai hak angket yang diatur undang-undang.

Peniliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz menyebut hak angket (hak penyelidikan) hanya terkait pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Hak angket tidak termasuk fungsi yudisial alias penegakan hukum.

Fariz merujuk Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten (MD3).

"Hak angket adalah hak penyelidikan yang diberikan kepada DPR sebagai institusi untuk melihat pelaksanaan Undang-Undang dan atau kebijakan pemerintah," kata Donal Fariz dalam diskusi bertajuk DPR Mengangkat KPK, di Menteng, Jakarta, Sabtu (29/4/2017).

Menurut Donal, jika yang melakukan pelanggaran adalah bawahan presiden sebagai entitas eksekutif, laporan pelaksanaan hak angket akan diberian kepada presiden.

Dalam Undang-undang MD3, kata Donal, hak angket diberikan kepada DPR terkait check and balances antara pemerintah dan DPR.

"Jadi bukan diberikan kepada wilayah yudisial. Anda coba bayangkan kalau DPR nggak puas, diangket semua itu putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Bisa nggak keputusan MK dan MA itu diangket? Itu wilayah yudisial," kata Donal.

Sedang Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Daniel Anzhar Simanjuntak menyatakan agar masyarakat mencatat nama-nama anggota DPR yang menandatangani usulan hak angket, begitu pula asal partainya.

Halaman
1234
Editor: Alza Munzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved