Ini Alasan Yusril Ihza Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada di Indonesia

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai pasal-pasal penodaan agama itu harus tetap ada di dalam tata hukum.

Ini Alasan Yusril Ihza Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada di Indonesia
Tribunnews/Jeprima
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai pasal-pasal penodaan agama itu harus tetap ada di dalam tata hukum.

Ia mengingatkan Pasal 29 UUD 45 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

"Karena itu, agama mendapat kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Bahkan Pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa dan negara kita ini terjadi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa," kata Yusril melalui pesan singkat, Rabu (11/5/2017).

Yusril mengungkapkan pasal-pasal penodaan agama bukan hanya ada di dalam Pasal 156 dan 156a KUHP.

Tetapi juga terdapat dalam pasal-pasal UU Nomor 1 PNPS 1965 tentang Larangan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

"Pasal 156a KUHP yang baru-baru ini digunakan hakim untuk menghukum Ahok adalah berasal dari UU Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu," kata Yusril.

Yusril mengakui UU Nomor 1 PNPS 1965 sudah pernah diuji di MK untuk dibatalkan oleh sekelompok orang, termasuk Gus Dur.

Namun MK dalam Putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya.

Jadi MK berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya, lanjut Yusril, di negara yang berdasar Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keberadaan agama wajib dilindungi dari setiap penyalahgunaan dan penodaan.

Halaman
12
Editor: Alza Munzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved