BangkaPos/

Breaking News

Sikapi Isu Tambang Laut di Beltim, Fortal Datangi DPRD Beltim

Mereka bertemu dan diterima politisi PBB Koko Haryanto dan politisi PKS Rohalba di masing-masing ruang fraksi partai tersebut.

Sikapi Isu Tambang Laut di Beltim, Fortal Datangi DPRD Beltim
bangkapos.com/Dedy Qurniawan
Fortal Beltim saat bertemu Anggota DPRD Beltim Rohalba dan Koko Haryanto, Jumat (19/5/2017). 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Sejumlah warga Belitung Timur (Beltim) dari Forum Rakyat Tolak Tambang Laut (Fortal) Beltim dan perwakilan organisasi lainnya mendatangi Gedung DPRD Belitung Timur, Jumat (19/5/2017).

Mereka bertemu dan diterima politisi PBB Koko Haryanto dan politisi PKS Rohalba di masing-masing ruang fraksi partai tersebut.

Kedatangan Fortal Beltim itu juga didampingi perwakilan Asosiasi Pelaku Pariwisata Babel dan pihak lainnya ini guna menyikapi penolakan tambang laut di Beltim.

Fortal Beltim menyatakan bahwa masyarakat nelayan pesisir desa terdampak menolak apapun jenisnya tambang laut di laut Beltim.

Sekretaris Fortal Beltim Eko Utomo menyatakan, forum tersebut baru saja terbentuk dan berisi perwakilan para nelayan di desa-desa terdampak jika tambang laut beroperasi di Beltim.

Desa-desa tersebut adalah Desa Lalang Jaya, Burong Mandi, Lalang, Kurnia Jaya, Mekar Jaya, hingga Desa Baru. Para nelayan, kata Eko, sepakat menolak.

"Kami sampaikan ke dewan, apapun jenisnya, yang jelas masyarakat pesisir menolak, dan kami minta difasilitasi dewan untuk dipertemukan dengan pihak-pihak terkait," kata Eko usai pertemuan itu.

Eko mengatakan, keberadaan KIP Kamilah yang berbulan-bulan (dinyatakan parkir dan berlindung) di perairan Mudong, kemudian ditambah dengan datangnya dua unit kapal bor eksplorasi PT Timah, dicurigai warga nelayan sebagai indikasi akan beroperasinya tambang laut.

Selain itu, isu yang berkembang di masyarakat semakin santer bahwa kapal isap akan masuk dan beroperasi di Beltim.

"Kemudian kami minta langkah konkret untuk para wakil rakyat ini menolak. Ini sudah ada indikasinya... Ada isu di masyarakat bahwa kapal isap mau mau masuk. Ini kami tidak mau, jangan sudah masuk, baru sibuk mau menolak," tutur Eko.

Fortal Beltim dan organisasi lainnya meminta DPRD Beltim memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait ini.

Baca berita lengkapnya di Harian Pagi Bangka Pos dan Babel News.

FOLLOW Twitter @bangkapos dan LIKE Halaman Facebook: bangkapos

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help