PBB Minta Ahok Dibebaskan, JK: Jangan Campuri Hukum Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan tidak ada yang dapat mengintervensi hukum di Indonesia, PB

PBB Minta Ahok Dibebaskan, JK: Jangan Campuri Hukum Indonesia
Repro/KompasTV
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengacungkan dua jari saat tiba di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, pascadivonis selama 2 tahun pidana penjara oleh majelis hakim dalam kasus penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kasus yang didera oleh mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi perhatian organisasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bahkan PBB meminta untuk meninjau kembali putusan hakim atas vonis dua tahun penjara kepada terpidana kasus penodaan agama Ahok.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan tidak ada yang dapat mengintervensi hukum di Indonesia, PBB sekalipun.

"PBB tidak bisa campuri hukum Indonesia. Sama seperti mereka tidak bisa campuri hukum Malaysia, Amerika dan negara lainnya," jelas JK di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Lagipula, JK tidak percaya permintaan peninjauan kembali atas nama PBB.

Sama halnya seperti DPR.

Satu atau dua orang anggota tidak bisa mewakili putusan sebuah lembaga.

"Tidaklah, tidak mungkin itu putusan PBB. Kalau orang sudah boleh saling mencampuri urusan hukumnya negara ini, dunia ini bisa menjadi ladang pertentangan," kata dia.

Desakan PBB

Para ahli atau pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (22/5/2017), mendesak Indonesia untuk membebaskan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari tahanannya.

Halaman
12
Editor: Hendra
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help