Wacana Pembentukan Densus Pemberantasan Korupsi, Ini Penjelasan Polri

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dan Polri melahirkan wacana pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dan Polri melahirkan wacana pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lalu, apa urgensinya atau masalah mendesak sehingga perlu ada Densus Pemberantasan Korupsi?

Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, wacana pembentukan Detasemen tersebut adalah dorongan dari beberapa anggota Komisi III dalam RDP dengan Polri.

Dorongan itu muncul karena ada penilaian belum efektif dan efisiennya kepolisian dalam menangani kasus korupsi.

"Pasti kami akan lakukan pengkajian lebih dalam lagi atas dorongan tersebut. Intinya, dari Polri ingin memberantas korupsi," kata Setyo.

Menurutnya, urgensi pembentukan Detasemen tersebut semata untuk meningkatkan kinerja kepolisian dalam penanganan kasus korupsi.

"Tentunya sudah banyak kasus yang kami tangani. Tapi, kami imgin meningkatkan lagi. Dengan adanya Densus ini pasti lebih banyak kasus yang bisa ditangani, termasuk upaya pencegahannya," ujarnya.

Setyo menampik wacana pembentukan Densus Pemberantasan Korupsi ini lantaran kurang maksimal dan mumpuninya kinerja Direktorat Tipikor Bareskrim Polri yang ada.

Menurutnya, belum efektif dan efisiennya penanganan kasus korupsi oleh Polri semata lantaran jumlah personel di Dittipikor Bareskrim Polri adalah terbatas. "Jumlahnya tidak lebih dari yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB," ujarnya.

Editor: Alza Munzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved