Ketua BPK Babel: Predikat WTP Bukan Berarti Bebas Korupsi

Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan pernyataan BPK apabila laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntasi

Ketua BPK Babel: Predikat WTP Bukan Berarti Bebas Korupsi
Kontan/ Achmad Fauzie
BPK RI 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Arif Agus menegaskan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan berarti bebas korupsi.

Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan pernyataan BPK apabila laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntasi dan peraturan berdasarkan pelaporan keuangan BPK.

"Menjamin bebas korupsi tanggung jawabanya berat sekali, jadi bukan pernyataan semacam jaminan. Bahwa lapor keuangan itu wajar dalam arti standar akuntasi dan cukup pengungkapannya dalam laporan keuangan," jelas Arif Agus saat ditemu Bangka Pos, Selasa (30/5).

Ketua BPK Provinsi Bangka Belitung Arif Agus
Ketua BPK Provinsi Bangka Belitung Arif Agus (bangkapos.com/ Dina Sakti)

Syarat WTP memiliki empat unsur seperti sesuai akuntansi pemerintahan, ketaatan pada peraturan keuangan, pengendalian intern yang efektif dan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pengalaman pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat yang sempat terganjal operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta lalu. Arif menuturkan BPK memiliki proses audit yang panjang dan melibatkan banyak orang sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan predikat WTP ini.

"Kami (BPK Babel) harus lebih berhati-hati dan profesional. Sebaik apapun sistem ujung-ujungnya kembali ke manusianya. Proses audit dilakukan panjang dan berjenjang gak bisa satu dua orang. Ada tim review dibawa ke sidang rapat audit bisa tiga sampai empat bulan. Di satu sisi majelis penghormatan kode etik juga ada yang memproses kalau ada penyimpangan,"tambahnya.

Tahun lalu Provinsi Bangka Belitung mendapat predikat Wajib Dengan Pengecualian (WDP). Arif menjelaskan apabila Provinsi Bangka Belitung ingin mendapatkam predikat WTP maka ada beberapa syarat yang harus diperbaiki salah satunya menyangkut aset.

"Aset tetap masih belum bisa kita jadikan acuan untuk menyarakan angka yang belum bisa kita pegang. Masih dalam pemeriksaan tahun lalu," jelas Arif

Ia pun mengkritisi persoalan sistem manajemen provinsi Bangka Belitung yang dinilai belum terintegrasi (tidak sinkron) sehingga menyulitkan rekonsiliasi data antar dinas. Selain itu penyediaan laporan keuangan tidak merata di seluruh SKPD.

Sementara Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman menegaskan akan mengatur managemen keuangan pemerintah daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung agar tiap PNS melaksanakan tupoksi masing-masing

"Bukan datang awal-awal kita langsung dapat WTP tapi kita lakukan pembinaan dulu dan disiplinkan kawan-kawan ASN," ujar Erzaldi saat bertandang di kantor BPK.

Penulis: Ardhina Trisila Sakti
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help