BangkaPos/

Komisioner KPU Sebut DPT Masih Jadi Permasalahan KPU

Diakuinya permasalahan DPT mulai dari hulu dimana ketentuan yang dipergunakan dalam pemilu adalah DPT Pemilu terakhir

Komisioner KPU Sebut DPT Masih Jadi Permasalahan KPU
(nurhayati/bangkapos.com
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arif Rahman Hakim bersama Komisioner KPU RI Devisi Sosialisasi Pemilih Masyarakat dan SDM, Wahyu Setiawan, berfoto bersama dengan Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Bangka, Sabtu (3/6/2017) di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka. 

Laporan wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Komisioner KPU RI Devisi Sosialisasi Pemilih Masyarakat dan SDM, Wahyu Setiawan, mengakui persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi persoalan yang dihadapi KPU terkait pelaksanaan pemilu legilatif, presiden maupun pilkada.

Diakuinya permasalahan DPT mulai dari hulu dimana ketentuan yang dipergunakan dalam pemilu adalah DPT Pemilu terakhir yang masih diperdebatkan.

"Selama ini kita data dasarnya selalu DP4, DP4 itu masih belum valid sehingga manakala kita mendapatkan DP4 kita perlu melakukan pemutakhiran data ini yang kadang-kadang menimbulkan konflik," ungkap Wahyu kepada bangkapos, Sabtu (3/6/2017) di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka.

Menurutnya yang dipergunakan seharusnya DPT terakhir bukan DP4 karena butuh energi yang ekstra untuk memutakhirkan data pemilih tersebut.

Dia mencontohkan di DP4 pemilu yang lalu pemilih yang sudah divalidasi seperti meninggal dunia tetapi di DP4 pemilu berikutnya masih muncul lagi.

"Artinya apa?pemutahiran data yang kita lakukan pada pemilu 2013 tidak bermakna apa-apa. Permasalahan yang terjadi di 2009 muncul juga di 2019 orang yang meninggal hidup lagi di DP4. Inilah program problem-problem yang kita hadapi," jelas Wahyu.

Namun KPU memiliki konsep pemutahiran data berkelanjutan. Menurutnya jika menunggu RUU KPU disahkan maka akan kehilangan banyak waktu, oleh karena itu sembari menunggu RUU tersebut dilaksanakan pihaknya tetap bekerja sesuai dengan rencana. Dia mencontohkan KPU mengadakan uji publik meskipun RUU KPU belum disahkan.

"Sebab kalau kita menunggu RUU baru disahkan kita melakukan uji publik tak akan kehilangan banyak waktu," ungkap Wahyu.

Lanjutnya KPU bisa mempelajari isu-isu krusial dalam pembahasan RUU itu isu-isu krusial itulah yang diperhatikan.

Menurutnya itu cara ke KPU guna mensiasati waktu. Untuk itu KPU tetap bekerja seperti biasa meskipun RUU tersebut disahkan tetapi tidak mungkin pemilu berjalan sebelum RUU disahkan.

Karena kami kalau ditanya kapan UU disahkan jawaban kami hanya Tuhan dan DPR yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan itu disahkan," kata Wahyu.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help