BangkaPos/

Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Rendah, KPU Tak Mau Disalahkan

Maksudnya kalau partisipasi rendah bukan salah KPU. Intinya itu tetapi ada faktor lain faktor lain yang sangat mempengaruhi yang

Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Rendah,  KPU Tak Mau Disalahkan
(nurhayati/bangkapos.com
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arif Rahman Hakim bersama Komisioner KPU RI Devisi Sosialisasi Pemilih Masyarakat dan SDM, Wahyu Setiawan, berfoto bersama dengan Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Bangka, Sabtu (3/6/2017) di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka. 

Laporan wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Komisioner KPU RI Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Wahyu Setiawan mengatakan bahwa partisipasi pemilih terkait dengan metode pemutakhiran data pemilih.

Dimana angka partisipasi pemilih dihitung dari jumlah pemilih sedangkan yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak semua warga yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

"Kita selama ini memegang prinsip de jure jadi semua warga masyarakat yang memenuhi syarat menjadi pemilih tercatat sebagai pemilih tidak peduli yang bersangkutan sekarang berada dimana sepanjang dia memenuhi persyaratan maka dicatat sebagai pemilih. Kondisi ini menyebabkan angka partisipasi cenderung rendah. Mengapa karena di TPS nanti yang dihitung adalah de facto. Sementara pengolahan data pemilunya de jure. Pasti ada kesenjangan," jelas Wahyu kepada bangkapos.com, Sabtu (3/6/2017) di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka.

Untuk itu pihaknya juga akan mengkaji membuat formula baru guna menghitung angka partisipasi politik. Diakuinya selama ini formulanya angka partisipasi politik itu dihitung dari jumlah DPT, padahal DPT-nya itu sudah tidak valid.

"Sebagai contoh 100 persen DPT 30 persennya mungkin tidak ikut memilih karena bekerja berada di luar pulau tetapi kita menghitung angka partisipasinya tetap dari 100 persen ini. Padahal sebenarnya sudah tidak 100 persen sudah 70 persn. Persoalan teknis dari kita," ungkap Wahyu.

Selain itu persoalan non teknis politisnya orang menggunakan hak pilihnya menurut kajian KPU tergantung penilai terhadap kandidat yang ikut pilkada.

Semakin menarik kandidat semakin partisipasi masyarakat tinggi.

"Tetapi mohon maaf kalau masyarakat tidak percaya dengan kandidatnya jangan salahkan masyarakat. Misalnya menurut masyarakat kandidat itu tidak membawa perubahan apapun menuju ke arah perbaikan wajar toh masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya memilih itu hak bukan kewajiban," ungkap Wahyu.

Oleh karena itu kewajiban KPU adalah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin bahkan dengan melakukannya door to door hingga ke basis pemilih.

Namun semuanya kembali kepada pemilih karena jika pemilih menilai tidak mempercayai kandidat itu kan di luar kewenangan KPU.

"Maksudnya kalau partisipasi rendah bukan salah KPU. Intinya itu tetapi ada faktor lain faktor lain yang sangat mempengaruhi yang mempengaruhi partisipasi politik," tegas Wahyu.

Menurutnya jika warga sudah mengetahui kapan akan dilaksanakan pemilu 2018 maka indikatornya sosialisasi yang dilakukan KPU sudah berhasil.

Namun Wahyu berharap pemangku kepentingan di Kabupaten Bangka ini juga bisa mendorong masyarakat untuk memilih dalam pilkada 2018 nanti terutama partai politik. Pasalnya partai politik punya kewajiban melakukan pendidikan politik.

"Partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen mendapatkan bantuan politik utamanya untuk melakukan pendidikan politik. Jadi kalau pendidikan politik tidak berhasil salahnya partai politik lah," kata Wahyu.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help