BangkaPos/

Bea Cukai Pangkalbalam Nilai Permendag No.33/2015 Tidak Jelas Mengatur Ekspor Timah

Nah kalau diperhatikan dalam pasal itu (pasal 14--red) justru tidak dijelaskan dengan detil. Atau sebaliknya dalam pasal

Bea Cukai Pangkalbalam Nilai Permendag No.33/2015 Tidak Jelas Mengatur Ekspor Timah
Bangkapos/Ryan Agusta
Humas Bea dan Cukai Pangkal Balam, AN Rohman. 

Laporan wartawan Bangka Pos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Bea dan Cukai Pangkalbalam menilai pemerintah tidak tegas terkait prosedur ekspor timah.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/5/2015 tentang perubahan permendendag No.44/M-DAG/7/2015 tentang ketentuan eskspor timah.

Beberapa pasal dalam permendag No. 33 tersebut tidak dijelaskan secara rinci.

"Semisal pada pasal 14 dalam permendag tersebut disebutkan khususnya pada ayat 1a yakni Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah provinsi sebagai penghasil timah. Dan pada ayat 2 pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh menteri," kata Ruly perwakilan pihak intansi Bea dan Cukai Pangkal Balam saat itu didampingi Humas Bea dan Cukai Pangkal Balam, AN Rahman, Senin (5/6/2017).

Ia menafsirkan dalam proses kegiatan ekspor timah tak mesti melalui proses pihak pemerintah daerah atau pihak intansi Dinas Perindustrian & Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bangka Belitung.  Tapi cukup verifikasi dari instansi atau lembaga surveyor baik itu PT Surveyor Indonesia atau PT Sucofindo.

"Nah kalau diperhatikan dalam pasal itu (pasal 14--red) justru tidak dijelaskan dengan detil. Atau sebaliknya dalam pasal itu pun harus dicantumkan pula jika untuk kegiatan ekspor timah dilengkapi verifikasi dari pihak Disperindag Provinsi Bangka Belitung sebagai syarat kelengkapan kepabeanan," terang Ruly.

Oleh karenanya dalam hal kegiatan ekspor barang termasuk ekspor timah pihaknya lebih berpedoman kepada peraturan yang ada di intansinya yakni peraturan Dirjen Bea & Cukai Nomor 32/BC/201 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor meski saat ini ada peraturan baru yang telah melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Ekspor Produk Industri & Pertambangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dedi Sumedi dengan nomor surat : 486/DAGLU.3.2/SD/8/2015.

"Ya kita tetap mengacu kepada aturan yang ada di kita atau sesuai peraturan Dirjen Bea & Cukai," tegas Ruly.

Penegasan soal peraturan ekspor timah tersebut oleh pihak Bea & Cukai Pangkal Balam tak lain menanggapi pernyataan pihak Disperindag Provinsi Bangka Belitung yang disampaikan oleh Kasi Perdagangan Luar Negeri Disperindag Provinsi Bangka Belitung, M Sahirin baru-baru ini yang menganggap kegiatan ekspor timah batangan di Bangka Belitung berjalan tak sesuai aturan atau tanpa ada proses verifikasi pihak intansinya.

"Kegiatan ekspor timah dua tahun belakangan ini sejak peraturan menteri perdagangan itu dikeluarkan pada tahun 2015 lalu hingga kini justru hampir sebagian besar kegiatan ekspor timah tanpa ada verifikasi dari Disperindag selaku intansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah selaku daerah penghasil timah," kata Sahirin belum lama ini ditemui di kantornya didampingi sekretaris Disperindag Provinsi Bangka Belitung, M Ayub.

Penulis: ryan augusta
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help