BangkaPos/
Home »

Lokal

» Bangka

Sahkan Empat Raperda, Dewan Puji Pemkab Bangka Berhasil Raih WTP

Semoga hal ini menjadi motivasi bagi kita guna meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Sahkan Empat Raperda, Dewan Puji Pemkab Bangka Berhasil Raih WTP
Bangkapos/Nurhayati
Rapat paripurna pengesahan empat raperda dan penyampaian KUA dan PPAS yang dilaksanakan DPRD Kabupaten, Senin (19/6/2017) di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bangka 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--DPRD Kabupaten Bangka mengesahkan empat rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda), Senin (19/6/2017) di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bangka.

Empat raperda yang disahkan wakil rakyat tersebut yakni raperda tentang penetapan penyertaan modal pemerintah pada PDAM Tirta Bangka Tahun 2017, pencabutan peraturan daerah Kabupaten Bangka, pengelolaan air limbah domestik dan perubahan atas Perda Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

Ketua Pansus l DPRD Kabupaten Bangka Magrizan menyampaikan maksud penetapan penyertaan modal daerah PDAM Tirta Bangka adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 di Sungailiat, yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 17/LHP/XVIII.PPG/06/2016.

"Tujuan penetapan penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Bangka adalah untuk menetapkan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Bangka tahun 2015 sebesar Rp 7.393.140.466. Penyertaan tersebut meliputi modal daerah sebesar Rp 6.187.363.909 dan hibah sebagai penetapan penyertaan modal sebesar Rp 1.205.776.557, " jelas Magrizan.

Sedangkan Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Bangka Tjindrajana mengulas alasan dicabutnya peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 16/DD/DPRD/1973 tanggal 31 Juli 1973 tentang Perusahaan Daerah Bangka Jaya dan Peraturan Daerah Tingkat II Bangka Nomor 09 tahun 1975 tentang kedudukan hukum gaji,pensiun, pesangon, tunjangan dan lain-lain penghasilan direksi badan pengawas dan pegawai PT Bangka Jaya adalah dikarenakan kondisi perusahaan daerah Bangka Jaya tersebut sudah tidak menjalankan usahanya lagi dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Selain itu terkait dengan peraturan daerah Kabupaten Bangka tentang pengelolaan pertambangan mineral, izin pemakaian dan perusahaan air tanah serta izin pemanfaatan hutan dicabut karena kewenangannya dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Bangka Fajarudin menjelaskan untuk pengelolaan air limbah domestik harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjamin kepastian hukum.

"Raperda ini dapat memberikan pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik sehingga terwujud pemukiman masyarakat Bangka yang sehat dan sejahtera," harap Fajarudin.

Sementara itu Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Bangka Sufiyan mengatakan,  perubahan atas Perda Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak daerah dilakukan kurang maksimal.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help