Tim Pemkab Bangka Akan Tentukan Status Perumahan Eks Anggota Dewan

Namun sekarang perumahan eks DPRD tersebut bukan ditempati pejabat tetapi para pegawai

Tim Pemkab Bangka Akan Tentukan Status Perumahan Eks Anggota Dewan
Bangkapos/Nurhayati

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Pemerintah Kabupaten Bangka, Rabu (5/7/2017) kembali melakukan pertemuan dengan para penghuni perumahan DPRD Kabupaten Bangka di Kelurahan Kenanga di Ruang Kerja Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda Bangka Akhmad Mukhsin.

Sebelumnya, Bupati Bangka H Tarmizi Saat juga sempat mengelar rapat dengan para penghuni perumahan itu yang meminta agar pagar perumahan dicat dan dibersihkan, namun hingga kini tidak dicat bahkan terkesan kumuh dimana rumput di depan perumahan tersebut juga sudah tinggi.

Untuk itu diadakan rapat kembali yang dipimpin langsung oleh Akhmad Mukhsin untuk menata aset daerah eks perumahan anggota dewan sebanyak 45 unit rumah sesuai jumlah anggota DPRD Kabupaten Bangka.

"Sesuai SK pak bupati setelah dikeluarkannya surat keputusan itu dibentuk tim penataan aset. Tugas tim adalah untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna bangunan yang ada eks perumahan DPRD tersebut," jelas Akhmad Mukhsin kepada bangkapos.com.

Tim juga diminta melakukan pengecekan ke lokasi dan meneliti dokumen serta status perumahan tersebut kepada bagian inventaris status aset daerah.

Selain itu tim diberi tugas untuk melakukan sosialisasi kepada para penghuni perumahan tersebut untuk melakukan perawatan rumah agar tidak terkesan kumuh.

"Tim ini juga untuk menentukan status bangunan itu apakah rumah negara golongan satu, dua dan tiga ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau di situ rumah jabatan kita melihat rumah itu bukan rumah jabatan lagi karena sudah secara umum," kata Akhmad Mukhsin.

Diakuinya awalnya perumahan itu untuk rumah jabatan anggota dewan dimana status golongan rumah itu menjadi golongan satu rumah negara yang diperuntuknya bagi pejabat yang diberikan jabatan dapat menempati rumah dinas.

Namun sekarang perumahan eks DPRD tersebut bukan ditempati pejabat tetapi para pegawai .
Untuk itu pihaknya akan melakukan penentuan status rumah tersebut.

Disingung mengenai lelang perumahan eks anggota dewan itu, menurut Akhmad Mukhsin melalui proses dimana untuk perumahan golongan satu dan golongan dua tidak dapat dilakukan pelelangan.

Sedangkan perumahan golongan tiga yang bisa diajukan pelelangan peralihan hak kepada pegawai yang memenuhi persyaratan.

"Untuk sementara ini ke pelelangan belum. Kita belum mengarah ke sana. Kita tim ini baru mengadakan penataan status golongan rumahnya golongan berapa nanti juga dilakukan pendataan dan penataan kepada penghuni itu siapa yang menempati ini perlu diberikan legalitaslah, suatu kepastian hukum terhadap penghuni itu siapa, dan mereka punya kewajiban memelihara rumah yang ada," jelas Akhmad Mukhsin.

Setelah status perumahan itu jelas baru penghuni rumah eks anggota dewan itu memenuhi hak dan kewajibannya.

"Karena ini kan belum ada kepastian statusnya golongan satu, dua atau tiga kita lakukan dulu upaya itu baru melakukan penataan lingkungan. Kewajiban-kewjiban itu melekat pada penghuninya baik rumahnya seandainya ada kerusakan mereka yang memperbaiki kalau sudah jelas statusnya," kata Akhmad Mukhsin(*)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved