HTI Dibubarkan, Yusril Ihza Mahendra Sebut Pemerintah Mulai Bertindak Diktator

Saya sejak awal mengatakan bahwa Perpu ini membuka peluang bagi Pemerintah menjadi diktator. Pemerintah secara sepihak

HTI Dibubarkan, Yusril Ihza Mahendra Sebut Pemerintah Mulai  Bertindak Diktator
Tribunnews/Jeprima
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM--Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (19/7/2017) oleh pemerintah mendapat tanggapan keras dari pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Berikut tanggapan Yusril Ihza Mahendra  dalam rilis yang diterima bangkapos.com, Rabu (19/7/2017).

Pagi ini Kemenhumkan dengan resmi telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau vereneging itu. Kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Menkumham, mencabut status badan hukum dan sekaligus membubarkan ormas tanpa proses peradilan, adalah kewenangan yang diberikan oleh Perpu No. 2 Tahun 2017 yang kontroversial itu.

Saya sejak awal mengatakan bahwa Perpu ini membuka peluang bagi Pemerintah menjadi diktator. Pemerintah secara sepihak berwenang membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa "due process of law" atau proses penegakan hukum dan adil dan benar sesuai asas negara hukum yang kita anut.

Pemerintah sebagaimana berulangkali ditegaskan oleh Menko Polhukam Wiranto, telah dengan sesat pikir menerapkan asas "contrarius actus" dalam hukum Romawi ke hukum nasional kita. Dengan asas itu, menurut Menko Polhukam, Pemerintah yang berwenang "menerbitkan izin" berdirinya ormas, maka dengan sendirinya berwenang pula mencabut "izin" tersebut. Padahal mendirikan ormas bukanlah sesuatu yang perlu izin Pemerintah.

SK Menhumkan tentang pengesahan berdirinya sebuah badan hukum, samasekali bukan surat izin seperti Surat Izin Mengemudi yang dikeluarkan Polisi. Izin, dikeluarkan agar seseorang boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Mengemudi di jalan raya itu prinsipnya dilarang karena bisa membahayakan orang lain. Namun, seseorang boleh melanggar larangan itu, kalau dia punya Surat Izin yang disebut SIM itu.

Kebebasan berserikat dan berkumpul bukanlah sesuatu yang dilarang seperti mengemudi di jalan raya, melainkan adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 45. Karena itu, SK Menkumham tentang pengesahan badan hukum ormas yang didirikan, bukanlah surat izin sebagaimana dengan sesatnya dipahami oleh Menko Polhukam.

Tadi malam dalam dialog ILC di TVOne, salah satu pendukung Pepu No. 2 Tahun 2017 ini, Prof Dr T Mulya Lubis membantah pendapat saya bahwa Pemerintah ini bisa bertindak laksana diktator dalam membubarkan ormas. Dalam dunia yang makin terbuka ini, tidak mungkin Pemerintah bisa jadi diktator, kata Mulya Lubis.

Saya hanya mengatakan kepada T Mulya Lubis "anda lihat saja besok, HTI dibubarkan sepihak atau tidak oleh Pemerintah". Mulya Lubis bilang "masa, gak mungkinlah". Pagi ini mudah2an Mulya Lubis bangun dari siuman dan mulai menyadari mulai pahit getirnya demokrasi di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi ini.

Halaman
12
Penulis: zulkodri
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved