Gara-gara Aset, Pemprov Babel tak Dapat WTP

dalam opini BPK terhdap LKPD antara lain aset yang tidak diketahui keberadaannya senilai 18,14 miliar

Gara-gara Aset, Pemprov Babel tak Dapat WTP
Bangka Pos/Krisyanidayati
Foto bersama dalam sidang paripurna istimewa penyampaian LHP-BPK Tahun Anggaran 2016, di Ruang Paripurna DPRD Babel, Kamis (20/7/2017). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Persoalan aset yang tidak tertib masih menjadi halangan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2016.

BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016, opini ini sama dengan tahun lalu.

Hal yang dikecualikan dalam opini BPK terhadap LKPD antara lain aset yang tidak diketahui keberadaannya senilai 18,14 miliar.

"Ini juga dikecualikan pada tahun 2015, sampai saat ini secara signifikan belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK," kata Anggota V BPK RI, Ismayatun, Kamis (20/7/2017).

Hal lain yang menyebabkan pemprov mendapatkan opini ialah akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan, serta aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang belum dapat dinilai kewajarannya.

"Pemerintah Provinsi harus memperbaikan penatausahaan aset yang diserahkan oleh pemerintahan kabupaten/kita kepada pemprob beredasarkan UU no 23 tahun 2014 yang belum tertib," jelasnya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help