BangkaPos/

Ide Pertanian Di Lahan Bekas Tambang Tak Mudah, Butuh Dana Besar

saat ini lahan kritis akibat penambangan kian meluas padahal pemerintah tengah fokus pada tiga komoditas yakni lada, sapi dan padi

Ide Pertanian Di Lahan Bekas Tambang Tak Mudah, Butuh Dana Besar
Bangka Pos / Ryan Agusta
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan (Distanbunak) Provinsi Bangka Belitung, Toni Batubara 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kep Bangka Belitung Toni Batubara menuturkan ide menggiatkan pertanian di lahan kritis bekas tambang terkendala dana.

Sebabnya dalam proses ini dibutuhkan dana yang besar dan waktu yang lama.

"Kita belum nanam di bekas lahan tambang karena kita gak tahu bagaimana cara mengambil jaminan reklamasinya. Kita minta perusahaan di Babel berperan, banyak perusahaan di Bangka Belitung ayok kita bicarakan. Sekarang kewenangan pertambangan sudah pindah di Dinas Provinsi, semoga ada kejelasan (jaminan reklamasi)," ujar Toni Batubara saat istirahat Seminar Nasional dan Rapat Tahunan (Semirata) Bidang Ilmu Pertanian Tahun 2017 yang dihadiri 28 perguruan tinggi negeri (PTN) wilayah Barat Indonesia, Kamis (20/7).

Bangka Belitung menjadi tuan rumah bagi berkumpulnya dekan PTN dari Fakultas Pertanian. Perikanan dan Biologi (FPPB).

Tema yang diangkat dalam pertemuan ini "Mendorong Kedaulatan Pangan Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Unggul Lokal".

Toni mengatakan dengan berkumpulnya pakar akademisi di bidang pertanian, ia berharap agar PTN ini dapat membantu kemajuan pertanian di Bangka Belitung. Sebabnya saat ini lahan kritis akibat penambangan kian meluas padahal pemerintah tengah fokus pada tiga komoditas yakni lada, sapi dan padi.

"Tadi kita dapat masukan untuk menanam holticultura (tanaman kebun). Kita punya buah lokal unggulan seperti durian, nanas, manggis, jeruk kunci, sukun. Mudah-mudahan itu bisa dikembangkan,"harapnya.

Sementara itu akademisi Universitas Bangka Belitung dan Praktisi Lahan Pasca Tambang Ismed Inonu mengatakan bahwa lahan kristis bekas tambah seluas 1 hektar membutuhkan dana sekitar Rp.30 juta.

Waktu pemulihan untuk menjadikan tanah berkualitas dan siap tanam pun membutuhkan waktu selama 10-15 tahun.

"Petani berfikir lahan bekas tambang jadi alternatif lahan pertanian. Namun ada aturanya, seperti PT.Timah yang melakukan tambang di kawasan tengah hutan. Itu tidak boleh dijadikan pertanian tapi harus dikembalikan ke fungsi semula (hutan). Kalaupun boleh maka prosesnya (izin) lama sampai di Jakarta," jelas Ismed kepada Bangka Pos.

Tak hanya itu, ide mengaktifkan pertanian menggunakan lahan bekas timah juga terkendala masalah kepemilikan. Sebabnya hanya pemerintah yang berkewenangan untuk mengizinkan lahan pertanian yang akan digunakan petani.

Menurut Ismed, penggunaan lahan bekas tambang dapat digunakan untuk menanam semua jenis tanaman. Namun tanah timbunan harus dimodifikasi terlebih dahulu. Langkah pertama dengan melakukan penimbunan pasir yang dilanjutkan dengan pemerataan tanah.

Usai itu di atas pasir akan dihamparkan tanah dan pupuk kandang. Pemeliharaan lahan bekas tambang menjadi tantangan karena dalam jangka waktu bertahun-tahun membutuhkan dana untuk terus diberi pupuk.

"Lahan bekas tambang ini banyak ditanam akasia karena bibitnya murah Rp.250,- per batang. Jalan satu-satunya konversi lahan bukan reklamasi. Kalau reklamasi itu mengembalikan lahan bekas tambang sesuai peruntukkannya. Tapi kalau konversi sebelum nambang itu harus ada konsepnya, harus tau mau dibikin hutan atau perkebunan usai ditambang,"tegasnya.(*)

Penulis: Dhina Sakti
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help