Teddy Minta Deadline Tambang Laut Perlu Kajian Mendalam

Pasalnya kebijakan itu akan memberi pengaruh tidak hanya kepada perusahaan yang menanamkan investasi, tetapi juga pertimbangan

Teddy Minta  Deadline Tambang Laut Perlu Kajian Mendalam
bangkapos.com/teddy m
Teddy Marbinanda

Laporan Wartawan Bangka Pos, Teddy Malaka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rencana pemberian deadline terhadap kegiatan penambangan laut di laut yang dilakukan perusahaan pertambangan perlu ada kajian mendalam.

Pasalnya kebijakan itu akan memberi pengaruh tidak hanya kepada perusahaan yang menanamkan investasi, tetapi juga pertimbangan dampak kerusakan yang dapat terjadi.

Praktisi pertambangan, Teddy Marbinanda mengatakan setiap perusahaan pertambangan bekerja berdasarkan rencana kerja dan anggaran belanja yang diajukan dan disampaikan kepada pemerintah.

"Jika sebuah perusahaan penambangan diberi deadline dua tahun untuk menuntaskan ekploitasinya di suatu kawasan, tentu saja semua itu perlu ada kajian. Apakah memungkinkan kebijakan itu diterbitkan," kata Teddy Marbinanda, Minggu (23/7/2017) malam.

Diberitakan sebelumnya, saat ini pemerintah daerah sedang membahas zonasi wilayah laut, satu di antara yang juga menjadi pembahasan adalah kegiatan penambangan di laut.

Dalam pembahasan tersebut, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi menaruh perhatian pada batas waktu untuk penambangan di laut.

Terkait pembahasan itu, menurut Teddy Mabinanda, karakteristik lingkungan dan pola penambangan timah di perairan di Bangka Belitung haruslah dipertimbangkan pemerintah derah.

Alumnus Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya itu mengatakan cadangan timah di laut merupakan cadangan jangka panjang.

"Istilah PT Timah Tbk di akhir kepemimpinan Wachid Usman, ada istilah 'go offshore, go deeper'. Karena ketika cadangan darat sudah tidak memungkinkan, cadangan di laut mulai digarap," katanya.

Menurutnya pada kegiatan penambangan di laut, faktor angin, gelombang dan faktor alam lainnya terkadang membuat eksploitasi bisa secara masif dan kontinu.

"Selain itu jika penambangan secara masif dilakukan tanpa mempertimbangan kajianya, dampak kerusakan akan lebih parah. Selain itu secara ekonomi juga tidak menguntungkan bagi perusahaan dan pemilik saham. Pasti ada risiko dari kebijakan tersebut," katanya.

Namun jika memang ada peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang tidak mungkin dilaksanakan, maka perusahaan dapat mengajukan upaya hukum.

"Karena perusahaan pemilik IUP juga memiliki pegangan berupa kepastian hukum yang diatur undang-undang minerba," imbuhnya.(*)

Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved