Yusril Ngotot Gugat UU Pemilu Karena Ingin Nyapres

Yusril hendak melakukan uji materi ke MK agar aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tersebut dihapuskan.

Yusril Ngotot Gugat UU Pemilu Karena Ingin Nyapres
KOMPAS.com/Kristian Erdianto
Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017). 

Akhirnya, putusan itu akan sama dengan putusan MK tentang pemiluserentak. Putusan diambil tahun 2014, namun Ketua MK ketika itu, Hamdan Zulva, membacakan putusan dengan mengatakan pemilu serentak baru dilaksakan tahun 2019.

Sementara aturan pemilu tidak serentak itu sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 oleh MK sebelum pelaksanan Pemilu 2014.

"Ini adalah sebuah anomali dan keanehan putusan MK yang tidak usah diulang lagi," ucap pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.

Yusril mengaku akan secepatnya melakukan uji materil ke MK. Namun ia harus menunggu disahkannya UU tersebut, dalam arti ditandatangani presiden, dinomori dan dimuat dalam lembaran negara.

"Tanpa selesainya proses itu, pendaftaran pengujian UU blm bisa dilakukan. Kalau pengesahan RUU ini selesai pekan depan, maka pekan depan ini juga pendaftaran permohonannya saya lakukan," kata dia. (Ihsanuddin)

Berita ini sebelumnya tayang di Kompas.com berjudul Yusril Gugat UU Pemilu karena Ingin Nyapres

Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved