BangkaPos/

Tak Puas Dimutasi, ASN Lapor ke Ombudsman

Laporan ASN ada di masalah struktural, ada yang karena dipindahkan tidak sesuai dengan prosedur atau kesulitan untuk naik pangkat

Tak Puas Dimutasi, ASN Lapor ke Ombudsman
KOMPAS/AGUSTINUS HANDOKO
Ilustrasi PNS 

Laporan wartawan Bangk Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Dari Januari-Juli 2017 terdapat 69 laporan pengaduan kepada Ombudsman perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga pengawas layanan publik.

Berbagai aspek pelayanan publik yang diawasi Ombudsman. Namun dari puluhan laporan ternyata laporan paling banyak berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengeluhkan ketidakpuasan terhadap sistem mutasi dan promosi jabatan.

Tahun lalu aspek kesehatan menjadi perhatian Ombudsman Babel karena menempati urutan pertama pelayanan publik yang paling banyak dikeluhkan.

Tahun ini meski belum genap satu tahun, berdasarkan data yang dihimpun Ombudsman Babel aspek Kepegawaian menempati urutan pertama sebanyak 13 laporan, diikuti dengan aspek pertanahan sebanyak 11 laporan dan aspek listrik sebanyak 9 laporan.

Asisten Ombudsman Bangka Belitung, Nico Natanail Bangun mengatakan laporan diterima Ombudsman melalui empat jalur, pelapor datang langsung ke kantor Ombudsman di Jalan Fatmawati Selindung Baru Gabek Pangkalpinang atau melalui telepon, email dan surat.

"Laporan ASN ada di masalah struktural, ada yang karena dipindahkan tidak sesuai dengan prosedur atau kesulitan untuk naik pangkat. Mereka merasa kurang sosialisasi karena tidak tahu jawabannya kenapa mereka gak lolos atau merasa tidak ada alasan rinci," beber Nico saat ditemui Bangka Pos, Rabu (26/7).

Dijelaskan Nico usai mendapat laporan biasanya laporan akan dipilih menjadi laporan yang dapat ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditibdaklanjuti.

Bagi laporan yang ditindaklanjuti, Ombudsman akan melakukan rapat atau gelar perkara dengan cara mengklarifikasi atau meminta penjelasan dari terlapor.

"Kita memberikan hak jawab kepada terlapor, Jika tak bersedia maka Ombudsman akan melakukan pemeriksaan dokumen apakah ada mal administrasi," jelasnya.

Terdapat konsekuensi bagi institusi yang tak menggubris pemberitahuan dari Ombudsman.

Konsekuensinya berupa laporan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh institusi akan diteruskan kepada Ombudsman pusat.

"Kalau masih bebel (membantah) maka akan naik rekomendasi dari pusat. Jika masih tidak direspon maka laporan akan diteruskan kepada Presiden, DPR dan dapat dipubliskan kepada masyarakat luas sebagai bentuk punisment (hukuman),"tambah Nico.

Laporan terhadap pelayanan publik dapat dilaporkan melalui website sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional www.lapor.go.id. Apabila selama 60 hari laporan tidak dilanjuti maka menjadi tugas Ombudsman perwakilan daerah untuk melakukan penyelesaian masalah.

Penulis: Dhina Sakti
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help