BangkaPos/
Home »

Lokal

» Bangka

Tumpang Tindih Lahan Ancam Langkah Percepatan Pembangunan

Beberapa daerah di Indonesia diketahui memiliki tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan lahan.

Tumpang Tindih Lahan Ancam Langkah Percepatan Pembangunan
istimewa
PETA NKRI -- Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc (kiri) selaku Warek II dan Ketua PPIDS UBB menerima peta NKRI dari Ketua BIG Prof Dr Hasannudin (kanan) di Ruang Akustik UBB, Selasa (25/07/2017) petang. Di tempat yang sama, Hasannudin memberikan kuliah umum bertema “Penguatan Sumberdaya Manusia Informasi Geospasial Berbasis Kompetensi”.

BANGKAPOS.COM, BANGKA,  -- Beberapa daerah di Indonesia diketahui memiliki tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan lahan.

Selain melahirkan kerawanan konflik sosial, antarpemilik dan instansi, tumpang tindih itu dinilai tidak produktif dan praktis “menyumbat” langkah-langkah dan upaya mempercepat pembangunan nasional.

“Kalimantan sebagai satu contoh. Pulau itu paling banyak ditemukan kasus tumpang tindih penguasaan dan kepemilihan lahan. Ini terjadi karena setiap instansi mengeluarkan izin dan peta lahan sesuai sesuai kewenangan masing-masing!,” ujar Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof Dr Hasanuddin Z Abidin dalam kuliah umum “Penguatan Sumberdaya Manusia Informasi Geospasial Berbasis Kompetensi” di Ruang Akustik UBB, Selasa (25/07/2017) lalu.

Dalam kuliah umum yang dibuka resmi Wakil Rektor II UBB Prof Dr Ir Agus Hartoko MSc, -- yang adalah juga Ketua Pusat Pengembangan Infrastuktur Data Spasial (PPIDS) UBB --, Ketua BIG Hasanuddin mengemukakan, untuk mengatasi masalah tumpang tindih izin pengunaan lahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan Satu Peta (KSP).

“Informasi geospasial diperlukan, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat di semua tingkatan, itu semua untuk meningkatan kualitas pengambilan keputusan dalam semua aspek pembangunan nasional,” tukas Hasanuddin dalam kuliah umum yang dihadiri pimpinan dan staf UBB serta wakil mahasiswa dari lima fakultas di UBB.

Kebijakan Satu Peta atau KSP itu menurut dosen ITB ini adalah untuk membuat peta yang mengacu pada satu georeferensi, satu geostandard, satu geodatabase dan satu geocustodian, pada tingkat akurasi skala peta satu berbanding lima puluh ribu (1:50.000).

“Seluruh data nanti masuk ke geoportal yang kita beri ‘tagline’: Connected Indonesia, yang kemudian kita bagikan kepada instansi. Siapa saja yang memerluan data bisa mengakses, tentu setelah mendapat izin tingkat keperluanya,” ujar Hasannudin.

Dalam kuliah umumnya ilmuan kelahiran Provinsi Aceh ini menyebutkan sejumlah permasalahan penting yang terkait dengan informasi geospasial (IG) di Indonesia. Seperti: peta tema yang sama diterbitkan lebih dari satu lembaga tanpa koordinasi; beberapa peta tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya hasil analisis IG yang berbeda (contohnya jumlah pulau dan luas wilayah hutan); tumpang tindih lahan menggunakan izin (lisensi); IGD (informasi geospasial dasar) jarang digunakan sebagai dasar untuk membuat peta, dan citra satelit untuk wilayah yang sama dibeli oleh lebih dari satu lembaga.

Kebijakan Satu Peta telah digulirkan pada tahun 2016 dan akan berakhir tahun 2019. Kegiatan KSP mencakup kompilasi (pengumpulan peta tematik oleh kementerian dan lembaga), integrasi (superimpose peta tematik di atas peta 1: 50.000) dan sinkronisasi (menyelesaikan isu terkait tumpang tindih peta).

Halaman
12
Editor: Hendra
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help