Yusril Tegaskan Tolak Dana Haji Digunakan untuk Biayai Infrastruktur

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan, partainya menolak keputusan Pemerintah untuk menggunakan dana haji

Yusril Tegaskan Tolak Dana Haji Digunakan untuk Biayai Infrastruktur
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Yusril Ihza Mahendra 

BANGKAPOS.COM JAKARTA - Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan, partainya menolak keputusan Pemerintah untuk menggunakan dana haji, termasuk dana  abadi umat yag terhimpun di dalamnya digunakan Penerintah untuk membiayai infrastruktur.

Yusril menegaskan, dana haji yang kini disimpan oleh Pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji maupun dana simpanan/cicilan ONH yang dibayarkan oleh calon haji.

"Dana (Haji) kini jumlahnya melebihi Rp 80 triliun. Seyogianya, di samping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan," ujar Yusril, Jumat (28/7/2017).

Baca: Prabowo Nilai Presidential Threshold 20 Persen Sebagai Lelucon Politik Penipu Rakyat

 

Pemetintah Jokowi menurut Ketua Umum PBB itu kini memang tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas tiga persen yang ditetapkan undang-undang.

Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan.Penggunaan dana haji selama ini dilakukan antara lain untuk membeli sukuk dan surat utang negara, yang kesemuanya tentunya adalah utang negara.

"Pemerintah harus secara jelas menerangkan, dalam bentuk apa penghunaan dana haji. Karena semuanya harus dibukukan sebagai utang negara kepada umat Islam yang harus dibayar dan diperhitungkan kompensasinya," Yusril menegaskan.

Ia kemudian menyarankan,Pemerintah seharusnya bicara dengan DPR, MUI dan ormas-ormas Islam sebelum memutuskan untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

"Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak, apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut," Yusril menegaskan.

"Saya juga mengkritik Anggito Abimayu, yang seperti sudah kehilangan daya kritis, mengatakan siap  melaksanakan 80 persen dana haji  untuk dana infrastruktur. Angka sebesar itu, yang pemiliknya adalah umat Islam, tidak bisa seenaknya diinstruksikan Presiden Jokowi untuk digunakan," tegasnya lagi.

Dikutip dari kompas.com, Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji ( BPKH) Anggito Abimanyu memastikan, BPKH siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menginvestasikandana haji. Anggito mengatakan, per audit 2016, dana haji baik setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat mencapai Rp 95,2 triliun. 

Editor: edwardi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved