BangkaPos/

Ini Jawaban Jokowi Soal Tudingan SBY, Pemerintah Salah Gunakan Kekuasaan

Presiden Joko Widodo menegaskan, saat ini pemerintahannya tidak memiliki kekuasaan yang mutlak atau absolut.

Ini Jawaban Jokowi Soal Tudingan SBY, Pemerintah Salah Gunakan Kekuasaan
Tribunnews.com
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) beserta petinggi kedua partai memberikan keterangan kepada wartawan usai mengadakan pertemuan di Kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) malam. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi serta membahas berbagai permasalahan politik dan kedua partai sepakat bekerja sama tanpa koalisi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan, saat ini pemerintahannya tidak memiliki kekuasaan yang mutlak atau absolut.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berlangsung di kediaman SBY, di Cikeas, Kamis (27/7/2017) malam.

Jokowi mengatakan, pertemuan antara ketua umum partai politik adalah hal yang sangat baik.

Baca: Pemerintah Diimbau Undang SBY dan Prabowo Kumpul di Istana Biar tak Terjadi Polemik

 

Namun, ia juga mengingatkan, sebagai bangsa, Indonesia sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan dan setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat.

"Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR," kata Jokowi saat dicegat wartawan usai menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang, Jumat (28/7/2017).

"Pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," tambah Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa undang-undang atau Perppu pun harus disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.

Pemerintah tidak bisa menerbitkan UU atau Perppu seenaknya. Termasuk UU Pemilu yang diprotes oleh Partai Demokrat dan Gerindra, juga disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR.

"Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? Enggak ada," ucap Kepala Negara.

Halaman
12
Editor: edwardi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help