BangkaPos/
Home »

Lokal

» Bangka

Pemkab Bangka Dapat Tekanan Berat, Adanya Pengurangan DAU

Bupati Bangka H Tarmizi Saat mengakui ada tekanan yang berat pada APBD perubahan tahun anggaran 2017

Pemkab Bangka Dapat Tekanan Berat, Adanya Pengurangan DAU
bangkapos,com/nurhayati
Bupati Bangka H Tarmizi Saat bersama Anggota DPRD Kabupaten Bangka ketika menghadiri peletakan baru pertama pembangunan Rumah Sakit Pratama Syafrie Rahman, Selasa (1/8/2017) di Kecamatan Puding Besar. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Bangka H Tarmizi Saat mengakui ada tekanan yang berat pada APBD perubahan tahun anggaran 2017. Pasalnya secara spesifik ada pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat.

Dana tersebut diprediksi lebih kurang 0,8 hingga 1,8 persen dari pagu DAU anggaran induk serta kebijakan penyaluran dana transfer yang sangat ketat.

"Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerah," kata Tarmizi saat menyampaikan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 kepada anggota DPRD Kabupaten Bangka.

Diakuinya kontribusi dana transfer pemerintah pusat ke Kabupaten Bangka saat ini sangat dominan yaitu berkisar antara 75 hingga 80 persen. Artinya ketergantungan Pemkab Bangka terhadap dana transfer ini sangat tinggi.

Dengan asumsi bahwa tekanan keuangan negara saat ini dalam tekanan yang berat karena pengaruh pengurangan dana transfer tahun 2016 berupa pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen menjadi beban APBD. Untuk itu diakuinya ketersediaan dana di anggaran perubahan tahun 2017 ini sangat rendah.

Di sisi lain, anggaran belanja dihadapkan pada kewajiban yang bersifat insidental yaitu pendanaan pilkada bupati 2018 serta mengakomodir amanat PP 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD serta beberapa anggaran yang tertunda pada anggaran induk yang lalu.

"Oleh karena itu kebijakan anggaran yang disusun dalam KUPA ini harus secara berhati-hati dengan memberikan prioritas pada belanja wajib dan mengikat yang menjadi kewajiban daerah saja sehingga anggaran yang ada bisa optimal dan tepat sasaran," tegas Tarmizi.

Namun ia yakin dengan sinergi yang baik antara Pemkab Bangka dengan DPRD semua persoalan dapat diatasi. (*)

Penulis: nurhayati
Editor: ismed
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help