Gubernur Menghentikan Aktivitas Tambang Harus Menggunakan Surat Resmi

dasar dari penyetopan aktivitas pertambangan ini kuat. Sebab dengan posisi sekarang, dasar nya adalah keinginan.

Gubernur Menghentikan Aktivitas Tambang Harus Menggunakan Surat Resmi
bangkapos.com/Disa Aryandi
Ketua DPRD Belitung, Taufik Rizani. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Gubenur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman memutuskan buat menyetop berbagai aktivitas pertambangan selama dua pekan.

Namun dasar dari penyetopan aktivitas tambang ini, hingga kini belum dibuat secara resmi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung dengan tandatangan Gubernur Erzaldi.

Ini sebagai bentuk, dasar dari penyetopan aktivitas pertambangan ini kuat. Sebab dengan posisi sekarang, dasar nya adalah keinginan.

"Sampai sekarang legalitas formal nya belum ada berkaitan dengan itu. Dasar nya juga tidak ada secara resmi, tentu itu harus ada secara resmi dari Gubernur. Jangan sampai nanti Pemerintahan ini di cap tidak baik," kata Ketua DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani kepada posbelitung.com, Rabu (9/8/2017).

Sebetulnya, kata Taufik, Gubernur Erzaldi perlu memahami peran pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sebab investasi yang masuk ke daerah harus dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Soalnya ini menyangkut dengan dampak ekonomi kabupaten Belitung. Kami memahami undang-undang nomor 23 bahwa pertambangan adalah wewenang Provinsi, tetapi ingat tidak bisa Gubernur melakukan penyetopan tanpa dasar," ujarnya. (*)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved