Wabup Akui Tahun 2017 Tahun yang Berat Bagi Kabupaten Bangka

Wakil Bupati Bangka Rustamsyah mengakui Tahun 2017 yang masih berjalan ini masih tahun yang berat bagi Kabupaten Bangka

Wabup Akui Tahun 2017 Tahun yang Berat Bagi Kabupaten Bangka
Bangkapos/Nurhayati
Wakil Bupati Bangka H Rustamsyah menyerahkan nota keuangan dan rancangan perubahan APBD perubahan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2017 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka, Selasa (21/8/2017) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Wakil Bupati Bangka Rustamsyah mengakui Tahun 2017 yang masih berjalan ini masih tahun yang berat bagi Kabupaten Bangka.

Pasalnya pada sisi pendapatan kebijakan pemangkasan beberapa pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah seperti pemangkasan alokasi khusus fisik lebih kurang 10 persen, pengurangan pagu dana tunjangan profesi guru, pengurangan dana transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak oleh pemerintah pusat pada tahun 2016 yang lalu masih berdampak pada APBD Kabupaten Bangka Tahun 2017 yang terlihat pada kecilnya penerimaan pendapatan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya.

Disamping itu kebijakan baru berupa pengurangan dana alokasi umum semakin menambah beban APBD Kabupaten Bangka pada tahun 2017 ini.

"Disisi belanja, belanja tidak langsung cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2016, terutama disebabkan adanya tambahan pada belanja alokasi dana desa," ungkap Rustamsyah saat rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD perubahan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2017, Selasa (21/8/2017) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka.

Selain itu juga harus dianggarkannya belanja hibah dana pilbup 2018 yang tahapannya sudah mulai tahun 2017.

Belum lagi pemenuhan belanja rutin wajib organisasi perangkat daerah serta upaya mengejar beberapa target capaian kinerja yang masih kurang, agar diakhir tahun ke empat RPJM dapat dipenuhi.

"Di samping itu dengan disahnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD maka anggaran perubahan kali ini kita juga sudah mengakomodir peraturan pemerintah dimaksud," kata Rustamsyah.

Ia juga menyebutkan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106 SJ tanggal 11 Januari 2017 petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada anggaran belanja daerah harus memasukan anggaran belanja dana bantuan operasional sekolah tersebut dalam pendapatan dan belanja APBDperubahan Kabupaten Bangka Tahun 2017.

"Ini adalah dana APBN dan teknisnya dana BOS tersebut langsung ditransfer oleh pemerintah provinsi ke rekening sekolah masing-masing dengan total pagu anggaran sebesar Rp 42.128.000.000," jelas Rustamsyah.

Untuk itu ia berharap rancangan APBD perubahan dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bangka.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitupulu menyebutkan jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 33 orang dan dua tidak hadir dalam rapat paripurna ini sehingga dianggap sudah kuorum.

Menurutnya rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari penandatangan nota kesepakatsn KUPA dan PPAS perubahan APBD Tahun 2017 pada tanggal 14 Agustus yang lalu.

"Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ini merupakan usaha pemerintah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi serta mengakomodir pergeseran-pergeseran anggaran belanja di lingkungan organisasi perangkat daerah dengan harapan penyerapan anggaran pada setiap program dan kegiatan di organisasi perangkat daerah dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang sudah direncanakan," jelas Parulian.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved