Belanja dan Pendapatan Daerah Menurun dalam APBD-P 2017, Irwansyah Sebut Ini Tantangan

Anggaran Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang dalam APBD-P 2017 mengalami penurunan.

Belanja dan Pendapatan Daerah Menurun dalam APBD-P 2017, Irwansyah Sebut Ini Tantangan
bangkapos.com/Zulkodri
Suasana Rapat Paripurna pembahasan KUA dan PPAS APBD-Perubahan 2017 di ruang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (28/08/2017). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggaran Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang dalam APBD-P 2017 mengalami penurunan.

Hal ini, terungkap dalam Rapat Paripurna ketiga puluh masa persidangan ketiga tahun 2017 mengenai penandatangan nota kesepakatan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD kota Pangkalpinang, Senin (28/8/2017).

Adapun perubahan dan penurunan itu, terjadi pada belanja daerah yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp 1.042 triliun berubah menjadi Rp 942.841 Miliar atau berkurang sebesar Rp 99. 707 Miliar.

Perubahan juga terjadi di pendapatan daerah. APBD 2017 sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp 1.032 Miliar berubah menjadi RP 844.506 Miliar atau terjadi penurunan sebesar Rp 188.042 Miliar atau sekitar 18.21 persen.

Walikota Pangkalpinang, M Irwansyah dalam sambutannya mengatakan perubahan dalam KUA dan PPAS APBD perubahan merupakan dinamika yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2016 yang harus digunakan pada tahun berjalan.

"Kita akui kita masih banyak memiliki keterbatasan sumber daya terutama sumber pendapatan daerah. Jadi ini masih jauh dari harapan kita semua untuk dapat mengatasi persoalan dan permasalahan dalam rangka peningkatan bangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dengan adanya perubahan belanja daerah tersebut, lanjut Irwansyah terjadi pada penurunan jumlah alokasi belanja langsung untuk peningkatan pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang. Yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

" Kondisi ini, memaksa kita untuk menyisir kembali program dan kegiatan yang sudah dianggarkan, apakah dibatalkan atau dikurangi, jadi kita cari skala prioritas, kecuali kegiatan sudah ada sudah ada kontrak atau pekerjaan yang telah atau sedang dikerjakan," ucapnya.

Kendati ada keterbatasan, hal ini, lanjut orang nomor satu di Pangkalpinang ini, justru menyebut ini, menjadi tantangan sebagai pelecut untuk lebih meningkatkan peran pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

" Saya menekankan kepada seluruh OPD untuk bisa mengoptimalkan kinerjanya terutama dalam mengenjot pendapatan daerah melalui sektor pajak, maupun sumber lainnya yang berpotensi," ucapnya.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Achmad Subari, pada kesempatan tersebut, juga mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa mengoptimalkan anggaran perubahan yang telah disetujui.

" Kita di legislatif juga akan terus berupaya mencari anggaran baik itu melobi pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Karena sudah semestinya kita di legislatif membantu eksekutif dalam memaksimalkan program kerja pemerintah daerah," ujarnya.

Penulis: zulkodri
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved