Sanem Pertanyakan IUPJWA di Pantai Batu Bedil

Kelompok Hkm Batu Bedil didampingi aparatur Desa Sungai Padang bersama BPD bertemu Bupati Belitung

Sanem Pertanyakan IUPJWA di Pantai Batu Bedil
bangkapos.com/Dede Suhendar
Pertemuan Bupati Belitung bersama Kelompok Hkm Batu Bedil didampingi aparatur Desa Sungai Padang serta Asisten I dan Kabag Ekonomi Setda Pemkab Belitung, Senin (4/9/2017). 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Kelompok Hkm Batu Bedil didampingi aparatur Desa Sungai Padang bersama BPD bertemu Bupati Belitung terkait perseteruan lahan Pantai Batu Bedil, Senin (4/9/2017).

Pertemuan yang digelar di ruang rapat Bupati itu membahas terkait masalah antara lahan pantai yang sudah dikembangkan kelompok Hkm dengan pemilik yang sudah mengantongi Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA).

Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Asisten I dan Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Belitung itu, kelompok Hkm berkeluh kesah terhadap lahan yang tengah dalam proses pengajuan perizinan tersebut.

"Sebelumnya kami sudah mengajukan izin Hkm ini Mei 2014 kepada Kementerian dan belum terbit sampai sekarang. Tiba-tiba kepada individu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang mengeluarkan ijin IUPJWA di lahan yang sama," ujar Bupati Belitung Sahani Saleh.

Menurutnya, dalam pengusulan ijin Hkm itu sudah dilengkapi berbagai persyaratan bahkan dengan rekomendasi Bupati. Kondisi itu, kata Sanem bertolak belakang dengan IUPJWA yang diterbitkan oleh Kadis Kehutanan Babel yang tanpa rekomendasi desa terlebih Bupati.

Selaku Bupati, Sanem mempertanyakan proses penerbitan ijin tersebut yang notabanenya demi kepentingan individu.

Terlebih waktu penerbitan izin yang terbilang singkat, yaitu pengajuan tanggal 6 Februari 207, lalu terbit ijin tanggal 28 April 2017 dengan Keputusan Kadishut Babel nomor 188.45/106/Dishut.

"Ini kan aneh, kami yang sudah lama mengajukan ijin saja belum terbit sampai sekarang. Tapi hanya dengan waktu sekitar dua bulan Kadishut Provinsi memberikan ijin di lahan itu," katanya.

Sanem mengatakan dirinya akan bertemu dengan Gubernur mempertanyakan perizinan tersebut. Karena lahan yang diklaim itu merupakan area Kawasan Hutan Lindung Pantai.

"Rekan-rekan kelompok Hkm ini jangan takut, nanti saya akan bertemu Gubernur mempertanyakan ijin ini," katanya.

Sanem juga heran hingga pertemuan dengan kelompok Hkm Batu Bedil dan aparatur desa, dirinya tidak pernah mendapatkan surat IUPWJA tersebut. Padahal dalam tembusan tertulis Bupati Kabupaten Belitung.

"Tidak pernah saya dapat, saya juga baru tahu ini," katanya.

Penulis: Dede Suhendar
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help