BangkaPos/

Erzaldi Akan Evaluasi SKPD Berkaitan Rancangan Anggaran 2017 yang Tak Disetujui DPRD Babel

Keduanya mengatakan anggaran yang tak disetujui DPRD bukan karena "dicoret" tapi ditunda untuk tahun 2018 mendatang

Erzaldi Akan Evaluasi SKPD Berkaitan Rancangan Anggaran 2017 yang Tak Disetujui DPRD Babel
Bangka Pos/ Ardhina Trisila Sakti
DPRD Babel 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman bersama Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama-sama mengklarifikasi mengenai anggaran Pemda Babel yang dicoret atau tak disetujui oleh DPRD Babel.

Keduanya mengatakan anggaran yang tak disetujui DPRD bukan karena "dicoret" tapi ditunda untuk tahun 2018 mendatang.

Sebabnya pengajuan anggaran tersebut tak dilengkapi syarat sesuai standar.

Usai rapat pripurna pengambilan keputusan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 di DPRD Babel, Erzaldi Rosman mengakui beberapa anggaran yang tak dapat disetujui berupa pengadaan bibit lada dan sapi.

"Melihat waktu (tak cukup) DPRD mengusulkan kenapa tidak ditunda saja biar lebih mulus sesuai dengan aturan dan tentunya usulan ini kami terima. Salah eksekutif kurang dalam merancang anggaran, saya akan melakukan evaluasi dan briefing SKPD ini," ujar Erzaldi Rosman saat ditemui Bangka Pos, Selasa (8/9)

Menurutnya anggaran pengadaan bibit lada dan sapi sebesar Rp. 47 miliar akan lebih optimal di tahun depan.

Sementara anggaran PON sebesar Rp. 7 miliar dikatakannya memang tak diperbolehkan dari APBD. Guna keinginan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional, pemerintah daerah Babel akan mengupayakan dan dari pihak ketika.

Senada Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya membeberkan alasan pengajuan anggaran pengadaan bibit lada dan sapi tak dapat disetujui karena pengajuan anggaran ini tak ada proposal.

"Harusnya ada proposal muncul by name (nama), by address (alamat). Kalau itu tidak muncul maka Gubernur, DPRD dan kepala desa bisa ada masalah," ujarnya.

Tak hanya soal anggaran pengadaan bibit lada dan sapi. Ketua DPRD Babel ini juga menjelaskan anggaran PON dan Pujasera yang bernasib sama.

Sebabnya anggaran PON yang diajukan sebesar Rp.7 miliar dinilai rawan karena tak ada jaminan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menang sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional nanti.

"Kita khawatirkan, jaminan suratnya mana dari KONI? Bagaimana kalau tak ada hasilnya?. Untuk pujasera kabupaten bekerjasama dengan provinsi. Tanah kita serahkan kepada Kota/kabupaten, fisiknya oleh provinsi,"saran Didit.(*)

Penulis: Dhina Sakti
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help