BangkaPos/

Soal Pencoretan Anggaran Oleh DPRD Babel, Pengamat Politik Sebut Jangan Saling Sandera

Bagaimanapun, sebagai jelmaan wakil rakyat, kewenangan di bidang anggaran harus dimanfaatkan secara optimal

Soal Pencoretan Anggaran Oleh DPRD Babel, Pengamat Politik Sebut Jangan Saling Sandera
bangkapos.com/Agus Nuryadhyn
DR Ibrahim S Fil, MSi DekanFisip UBB 

BANGKAPOS.COM -- Dosen Ilmu Politik FISIP UBB, Dr Ibrahim menyebutkan bahwa kebijakan anggaran tentu menjadi kewenangan DPRD sebagai pemegang hak budgeting.

Kebijakan ini tentu haruslah memiliki pertimbangan yang logis dan aspiratif.

"Bagaimanapun, sebagai jelmaan wakil rakyat, kewenangan di bidang anggaran harus dimanfaatkan secara optimal. Tentu saja optimasi ini tidak hanya kerangka pengawasan, namun juga akomodasinya untuk kepentingan rakyat banyak," ujar Ibrahim.

Menurut pengamat politik Babel ini, masyarakat Babel tentu mendorong agar antara eksekutif dan legislatif tidak saling menyandera.

Bagaimanapun keduanya memiliki peran sinergis untuk memikirkan kepentingan rakyat. Logika anggaran tentu berangkat dari mekanisme penyusunan yang bertahap dan melalui proses yang panjang.

Ada Musrenbang dan tahapan konsultasi publik.

DPRD Babel, kata Ibrahim, dapat memangkas sejauh memiliki argumen yang memang diniatkan untuk meningkatkan performa anggaran.

Publik tentu berharap bahwa harus ada inovasi pemanfaatan anggaran, tapi tidak tentu saja dengan prinsip asal-asalan.

"Dipangkasnya beberapa mata anggaran tentu adalah kewenangan legislatif, tapi jangan sampai ini sebenarnya menjadi babak awal dari sebuah episode disharmonis antara eksekutif dan legislatif," tukasnya.

Ibrahim menilai kontestasi politik bisa saja belum selesai, namun dalam logika anggaran, kata Dia basisnya adalah kepentingan masyarakat banyak.

Sejauh realistis, aplikatif, inovatif, dan bermaslahat, maka tidak ada alasan DPRD mencoret anggaran dimaksud.

"Oleh karena itu, kita berharap para pengambil keputusan dapat membangun komunikasi yang mutual. Tidak boleh karena basisnya politis. Sebaliknya, eksekutif tidak boleh mengusulkan anggaran karena basisnya pencitraan atau karena politik balas budi untuk menguntungkan sekelompok orang tertentu. Prinsipnya, tidak boleh saling menyandera," ucap Ibrahim.(*)

Penulis: Dody
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help