BangkaPos/

KPU Pangkalpinang Harapkan Warga yang kehilangan Hak Pilihnya Berkurang

Kita harap permasalahan ini, segera dapat teratasi dan dapat meminimalisir masih adanya warga yang tidak dapat mengunakan

KPU Pangkalpinang Harapkan Warga yang kehilangan Hak Pilihnya Berkurang
Ist
Komisioner KPU Kota Pangkalpinang ketika melakukan audiensi dan koordinasi dengan pemerintah kota pangkalpinang mengenai pemuktahiran daftar pemilih Pilwako 2018. Rombongan anggota KPU ini, diteeima Plt Asisten III Bidang administrasi umum, Ricka Komarina di ruangannya, Rabu (06/09/2017). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Tidak ingin kecolongan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah Kota Pangkalpinang segera mensosialisasi maupun mendata warga yang memiliki KTP namun berdomisili di daerah yang berbeda, atau alamat tempat tinggal dengan alamat di KTP berbeda.

Hal ini, diungkapkan oleh Komisioner KPU Kota Pangkalpinang saat melakukan audiensi dan koordinasi dengan pemerintah Kota Pangkalpinang, Rabu (06/09/2017).

Komisioner KPU Kota Pangkalpinang, divisi perencanaan dan data, Yusmayadi berharap dengan adanya koordinasi ini, dapat meminimalisir adanya kesalahan daftar pemilih, lantaran masih ada warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih.

" Kita di KPU hanya melakukan pemuktahiran data, berdasarkan daftar alokasi kependudukan dari Kemendagri. Untuk mensosialisasi warga soal KTP dan domisili serta sebagainya, merupakan wewenang dari pemerintah daerah setempat. Langkah ini, untuk meminimalisir jangan sampai warga yang memiliki hak pilih, tidak dapat memilih lantaran tidak masuk dalam daftar pemilih," ujarnya.

Untuk pemuktahiran data pemilih sendiri sesuai dengan tahapan lanjut Yusmayadi, akan dilaksanakan mulai November 2017 sembari menunggu data DAK semester kedua dari Kemendagri.

Dari data tersebut, akan disingkronkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat Pilgub 2017.

" Singkronisasi atau istilahnya pemuktahiran itulah, nanti akan menjadi Daftar Pemilih Penduduk Potensial Pemilihan (DP4), kemudian jadi DPS dan terakhir menjadi DPT," ucapnya.

Menangapi hal tersebut, Plt asisten III, bidang pemerintahan, Ricka Komarina menyambut positif, sebab  persoalan daftar pemilih ini,  biasanya sering terjadi daerah perbatasan atau pemekaran.

Dirinya mencontohkan masih ada warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pangkalpinang tetapi berdomisili di Kabupaten Bangka, atau di Bangka Tengah.

" Biasanya persoalan ini, terjadi di daerah perbatasan, seperti di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kelurahan Jerambah Gantung, kelurahan Tua Tunu dengan kelurahan air duren (Bangka) serta antara Kelurahan Keramat dan Kace," ucapnya.

Makanya, persoalan ini, lanjut Komarina harus ada kordinasi maupun singkronisasi antara pihak KPU dan pemkot agar tidak tumpang tindih dalam pendataan.

" Kita harap permasalahan ini, segera dapat teratasi dan dapat meminimalisir masih adanya warga yang tidak dapat mengunakan hak pilihnya," ucap Komarina.(*)

Penulis: zulkodri
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help