HNSI Minta Gubernur Undang Kementerian Atasi Normalisasi Alur Muara PPN Sungailiat

Persoalan alur muara Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat masih menjadi problem maupun polemik yang belum menemukan solusinya

HNSI Minta Gubernur Undang Kementerian Atasi Normalisasi Alur Muara PPN Sungailiat
ist
Kondisi alur muara Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Persoalan alur muara Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat masih menjadi problem maupun polemik yang belum menemukan solusinya hingga kini.

Saat ini kondisi alur muara tersebut semakin mendangkal akibat sendimentasi.

Untuk itu Dewan Pengurus Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka terus berjuang dalam menghidupkan jantung transportasi nelayan tersebut.

"Sampai saat ini tetap menjadi prioritas perjuangan kami pengurus HNSI  Bangka, dan sejauh perjuangan yang kami lakukan sudah beberapa kali yang terjun langsung kelapangan baik dari KKP, Anggota DPR-RI dan Kementrian Sumber Daya Air, tapi sampai sekarang belum nampak realisasi untuk pengembangan pembangunan alur pelabuhan perikanan sebagai jantungnya nelayan Kabupaten Bangka," sesal Ketua DPC HNSI Kabupaten Bangka Ridwan kepada bangkapos.com, Jumat (8/9/2017).

Harapan ini menurutnya terpatri kepada gubernur terpilih H Erzaldi Rosman Djohan untuk membantu dalam memperjuangkan pengembangan pembangunan jalur lalu lintas nelayan Sungaliat Jabupaten Bangka.

Pihaknya sudah melayangkan surat sudah beberapa kali tapi belum ada tanda-tanda realisasi sampai dengan saat ini.

"Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan satu kementrian saja, atau satu instansi, melainkan harus bergerak serentak dalam mengatasi keluhan nelayan Kabupaten Bangka," kata Ridwan.

Untuk mengatasi permasalahan ini dia meminta kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan untuk mengundang beberapa Kementrian terkait untuk melakukan rapat koordinasi dan komunikasi sekaligus peninjauan lapangan.

Pihaknya minta kementrian dan instansi pusat terkait yaitu Kementrian Kelautan dan Perikanan (Cq Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), Menko Maritim, Kementrian ESDM, Kementrian PUPR, Anggota DPD-RI wilayah Bangka Belitung dan Ketua Komisi 4 DPR-RI

Sedangkan tingkatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni Sekda Babel, staf ahli yang membidangi,Dinas Kelautan Babel, Dinas Pertambangan Babel, Ketua DPRD Babel, Ketua Komisi II DPRD Babel, Ditpolair Polda Babe,Lanal Babel dan Direktur PT Timah Tbk.

Sementara untuk Kabupaten Bangka Bupati Bangka Sekda Bangka, staf ahli yang membidangi, Dinas Perikanan Bangka, dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan Kabupaten Bangka, Ketua DPRD Bangka, Ketua Komisi II DPRD BANGKA, PPN Sungailiat dan Kapolres Bangka.

"Usulan untuk mengundang ini adalah bentuk keseriusan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mensikapi dan upaya menyelesaikan keluhan nelayan dan mencari solusi agar kendala nelayan Kabupaten Bangka dapat terselesaikan dengan baik," tegas Ridwan.

Hal ini tentunya akan dapat memberikan solusi serta inovasi pengembangan Pelabuhan Perikanan Sungailiat serta inovasi lainnya dalam mempercantik serta mendukung proses peningkatan pariwisata dan dunia perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"kami mengharapkan tangan inovatif pak gubernur yang visioner untuk segera merealisasikan serta mengambil langkah-kreatif demi masyarakat nelayan Kabupaten Bangka," harap Ridwan.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved