Ketua DPRD Sebut Aset PPN Sungailiat Sudah Diserahkan Ke Pusat

Kami sudah ke Kementerian Perikanan dan Kelautan mereka mengatakan selama ini tidak ada usulan dari pemerintah

Ketua DPRD Sebut Aset PPN Sungailiat Sudah Diserahkan Ke Pusat
ist
Kondisi alur muara Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitupulu menilai wajar jika pihak DPC HNSI Kabupaten Bangka membawa masalah pendangkalan alur muara nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat ke tingkat kementerian terkait.

Diakui Parulian, DPRD Kabupaten Bangka sudah mendatangi Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk membahas solusi mengenai normalisasi alur muara pelabuhan tersebut.

Baca: HNSI Minta Gubernur Undang Kementerian Atasi Normalisasi Alur Muara PPN Sungailiat

Namun diakuinya selama ini tidak ada usulan dari pemerintah daerah untuk mengusulkan mengenai permintaan normalisasi alur muara nelayan.

"Kami sudah ke Kementerian Perikanan dan Kelautan mereka mengatakan selama ini tidak
ada usulan dari pemerintah daerah," kata Parulian kepada bangkapos.com, Jumat (8/9/2017) melalui telepon.

Diakuinya, pada masa Bupati Bangka H Yusroni Yazid aset pelabuhan tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah pusat.

Bahkan saat Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat Fadel Muhammad sudah ada Memorandum of Understanding (MOU) dengan pihak Kementerian KKP agar kawasan alur muara pelabuhan hingga Tempat Pelelangan Ikan (PPI) dijadikan kawasan minapolitan.

Namun sayangnya seiring ganti menteri, proyek kawasan minapolitan itu hilang.

"Padahal waktu itu selain ada Fadel Muhammad ada juga dari kementerian pekerjaan umum, PLN dan lainnya. Kita minta dijadikan seperti semula menjadi kawasan minapolitan," tegas Ucok panggilan akrab Parulian.

Menurutnya, untuk normalisasi alur muara nelayan tersebut harus dibangun penahan ombak agar pasir tidak dibawa ombak untuk mencegah sendimentasi ataupun pendangkalan.

"Kalaunya dananya dari APBD Kabupaten Bangka tidak akan cukup harus ada desain dari pusat dan anggaran pusat untuk membangun penahan gelombang," saran Ucok.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved