LSM Gempa Prihatin Lingkungan Semakin Rusak

LSM Gempa mendesak DPRD Babel meminta pihak eksekutif untuk serius dan segera mungkin menyelesaikan Perda Zonasi

LSM Gempa Prihatin Lingkungan Semakin Rusak
Istimewa
┬áPengurus LSM Gempa Babel, Bangka Tengah, Bangka dan Basel serta Sejumlah nelayan ketika mengelar audiensi soal lingkungan di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Babel, Senin (11/09/2017). 

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pengurus LSM Gempa bersama sejumlah nelayan menggelar audiensi bersama pimpinan DPRD Bangka Belitung, Senin (11/9/2017).

Pertemuan membahas belum maksimalnya Pemerintah daerah dalam memperhatikan kondisi lingkungan yang semakin hari semakin memprihatinkan akibat aktivitas psrtambangan.

Kedatangan pengurus LSM gempa baik dari Bangka, Bangka Tengah dan Bangka Selatan bersama sejumlah nelayan diterima Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Didit Srigusjaya.

Ketua LSM Gempa Babel, Adiria Pratama dalam press release yang diterima bangkapos.com, Senin (11/09/2017) malam mengatakan kedatangan mereka menemui ketua DPRD membahas sejauh mana pengawasan DPRD terhadap permasalahan lingkungan yang kian hari kian memprihatinkan.

"Kedatangan ingin melakukan audiensi terkait masalah lingkungan, sebab pertambangan kian hari semakin merajalela, kawasan pariwisatapun disikat. Tidak jelas lagi peruntukannya mana wilayah pertambangan mana wilayah pariwisata," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Adit pihaknya mendesak DPRD agar meminta pihak eksekutif untuk serius dan segera mungkin menyelesaikan Perda Zonasi yang hingga saat ini baru dalam proses sosialisasi.

"Kita tahu,Tugas dari DPRD sebagai wakil rakyat salah satunya adalah pengawasan. Kami hatap perda Zonasi itu, segera diselesaikan. Jangan sampai lingkungan sudah rusak parah
baru perda tersebut selesai. Itu sudah tidak ada gunanya," kata Adit.

Adit mengatakan, ketua DPRD Babel menyambut positif aspirasi tersebut, dan berjanji akan memanggil pihak terkait dan menanyakan sejauh mana progres Perda Zonasi.

"Pak Ketua juga mempertanyakan masalah perda ini. Bahkan menurutnya, KPK juga mempertanyakan kenapa perda Zonasi tidak selesai-selesai. Padahal potensii pertambangan dan pariwisatanya sangat bagus," kata Adit.

Adit juga mengutip pernyataan Ketua DPRD yang mengharapkan pihak eksekutif jangan hanya mengeluarkan statement saja tanpa realisasi yang jelas.

Penulis: zulkodri
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved