BangkaPos/

Pengusaha Sepakati Sumbang Rp 1000/kg dari Timah yang di Ekspor ke Kas Pemprov Babel

Di Perda itu tidak ada nominalnya, mari kita sepakati nominalnya, itu kuncinya soal kesepakatan bikin nota ksepakatan

Pengusaha Sepakati Sumbang Rp 1000/kg dari Timah yang di Ekspor ke Kas Pemprov Babel
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Rapat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pengusaha Pertambangan di ruang rapat pasir padi, Selasa (12/9/2017). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pengusaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati akan memberikan sumbangan sebesar Rp 1000/kg dari hasil produksi timah yang diekspor ke kas daerah pemerintah Provinsi Kepualauan Bangka Belitung, sebagai bentuk kontribusi untuk membangun daerah.

Kesepakatan ini berlangsung saat rapat pengusaha pertambangan dengan pemprov Babel yang dikoordinatori oleh Dinas Perdagangan dan Industri Babel, di ruang rapat Tanjung Pesona, Selasa (12/9).

Dalam rapat itu juga berlangsung dialog antara pemprov yang diwakili Kadisperindag Babel, Yuliswan, Kabid Pendapatan dan Retribusi Badan Keuangan Daerah, Efendi Harun dan Kepala Dinas Pertambangan Suranto Wibowo dengan para pengusaha seperti Ismiryadi.

Ismiryadi menyetujui terkait kontribusi yang harus diberikan perusahaan pertambangan kepada pemerintah daerah dalam upaya penghijauan kembali lahan bekas tambang. Bahkan dirinya yang mengusulkan angka Rp 1000/kg dari hasil produksi dan ekspor timah untuk disetor ke kas daerah.

Dasar hukum pemberian sumbangan pihak ketiga ini merupakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Perda ini sempat mandul lantaran sudah tujuh tahun disahkan nominal sumbangan masih 0 rupiah.

"Di Perda itu tidak ada nominalnya, mari kita sepakati nominalnya, itu kuncinya soal kesepakatan bikin nota ksepakatan, tergantung pengusahanya mau enggak tandatangan, kadang sudah sepakat di rapat, tapi pelaksanaan semua pengusaha kabur, seperti waktu itu kan begitu, kalau sudah sepakat misalnya Rp 1000/kg dari hasil ekspor, jangan sampai enggak mau tandatangan pengusahanya," beber Ismiryadi.

Menurutnya, angka Rp 1000 ini tidak terlalu besar dibandingkan keuntungan pengusaha. Selama ini pemprov hanya mendapat royalti dari pemerintah pusat yang memang nominalnya tidak terlalu besar.

"Ini baru usulan awal kan bisa saja nanti bertambah lebih dari Rp 1000 inikan ukuran kepantasan, sudah seharusnya pengusaha berkontribusi, kalau enggak mau jangan berkontribusi jangan berusaha disini," sindirnya.(*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help