Penanganan Perkara SPPD Fiktif Dinilai Lamban LSM AMAK Demo Kejari Pangkalpinang

Dialog antara para perwakilan LSM AMAK BABEL siang itu bertempat di dalam ruang pimpinan Kejari Kota Pangkalpinang berlangsung cukup singkat. Selanjutnya massa pun akhirnya membubarkan diri.

"Kami menggelar aksi ini karena kami mendengar aspirasi dari masyarakat jika penanganan perkara kasus SPPD fiktip ini tidak jalan. Dan ini harus ditindak lanjuti ya minimal 13 orang anggota dewan itu dipanggil semua," kata koordinator aksi, Hadi Susilo di hadapan wartawan usai melakukan pertemuan sekaligus dialog dengan pihak Kejari Kota Pangkalpinang siang itu. 

Sebagaimana dalam berita sebelumnya perkara kasus SPPD fiktif tahun anggaran (TA) 2016 ini awalnya sempat diusut oleh pihak Kejari Kota Pangkalpinang.

Pengusutan dilakukan lantaran pihak kejaksaan setempat 'mengendus' adanya penyimpangan terkait kegiatan perjalanan dinas sejumlah anggota kota setempat hingga diduga telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 300 juta.

Bahkan dikabarkan jika tim Pidsus Kejari Kota Pangkalpinang sebelumnya pun sempat berencana dan menyurati sedikitnya 13 orang anggota DPRD Kota Pangkalpinang guna dilakukan pemeriksaan. 

Namun rencana pihak Kejari Kota Pangkalpinang memeriksa diduga sengaja 'ditunda', penundaan pemeriksaan tersebut justru anpa ada penjelasan resmi dari pihak kejaksaan setempat. (*)

Inilah butir-butir pernyataan sikap LSM AMAK BABEL :

1. Mendesak Plt Kejari Kota Pangkalpinang segera menyidangkan tersangka SPPD Fiktip.

2. Mendesak Plt Kejari Kota Pangkalpinang segera memanggil 13 anggota dewan yang terlibat kasus SPPD Fiktip.

3. Mendesak Plt Kejari Kota Pangkalpinang mengundurkan diri apabila tidak sanggup mengungkapkan kasus ini. (*)