BangkaPos/

Gaji Guru PTT dan GTT Terlambat, DPRD Akan Revisi Perda Pendidikan

Kedatangan guru-guru SMA/SMK ini untuk menyampaikan aspirasinya menyangkut keterlambatan pembayaran honor guru akibat perpindahan kewenangan

Gaji Guru PTT dan GTT Terlambat, DPRD Akan Revisi Perda Pendidikan
Bangkapos.com
Guru perwakilan SMA/SMK idampingi Kepala Dinas Pendidikan Babel Mohammad Soleh berpose bersama Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya dan Ketua Komisi IV DPRD Babel HK Djunaidi, Jumat (22/9). 

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Belasan guru perwakilan SMA/SMK yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Babel Mohammad Soleh, Jumat (22/9) mendatangi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya dan Ketua Komisi IV DPRD Babel HK Djunaidi.

Kedatangan guru-guru SMA/SMK ini untuk menyampaikan aspirasinya menyangkut keterlambatan pembayaran honor guru akibat perpindahan kewenangan dari dinas pendidikan kabupaten kepada dinas pendidikan provinsi.

“Ada 2.000 lebih tenaga pendidikan dalam waktu dekat yang belum terbayarkan akan segera terbayarkan,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Babel HK Djunaidi.

Sebagai solusi DPRD Provinsi Bangka Belitung pun berencana akan mengajukan cabang dinas pendidikan (Capdin) di empat kabupaten di Bangka Belitung mulai dari Belitung, Bangka Barat, Bangka Induk dan Bangka Selatan.

Selain pencairan honor guru yang tertundan DPRD Babel pun menangkap aspirasi guru mengingat pembayaran honor guru Guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) tak dapat dibayar dengan APBD namun dibantu dari sumbangan masyarakat.

“Tapi ada aturan komite sekolah gak boleh memu­ngut. Kita akan merevisi Peraturan Daerah (Perda)nya dan akan dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub) karena di Perda ada yang tak sesuai,” tambahnya.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya membenarkan karena telat pembayaran gaji GTT dan PTT disebabkan karena ada kendala saat peralihan sistem dan belum adanya UPT ditingkat kabupaten

“Kita sudah terima keluhan mereka. Setelah kita telusuri ternyata terjadi karena peralihan sistem ke SIMDA. Guru-guru di Babel ini jumlahnya ribuan, jadi jangan salahkan kepala dinas pendidikannya,” kata Didit, Senin (25/9).

Dengan adanya perubahan sistem ini, Didit berharap kepala sekolah dapat mensosialisasikannya ke para guru-guru agar hal ini tak terjadi.

Didit juga menyoroti soal penyerapan anggaran di pendidikan yang minim sebesar 13 persen pada triwulan 2017. Minimnya penyeraparan anggaran ini berdampak pada keuangan hingga terjadi silva.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help